Suara.com - Masyarakat Papua Barat menuntut ada keterwakilan orang Papua baik dari Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat dalam kabinet pemerintahan baru.
Hal itu ditegaskan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat, Maurids Saiba, di Manokwari, Kamis (28/8/2014).
"Kami berharap pasangan Jokowi-JK dapat menjadikan salah satu anak Papua yang berkualitas dan punya kemampuan sebagai menteri dalam Kabinet Pemerintahan mereka,"ujar Maurids.
Masyarakat Papua Barat, menurutnya menginginkan Pemerintahan Jokowi-JK dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di Papua Barat, terutama masalah kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan yang dialami masyarakat pribumi.
Maurids mengatakan, Pemerintahan Jokowi-JK juga diharapkan memprioritaskan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat dan infrastruktur umum agar sejajar dengan daerah lain di Indonesia.
"Pemerintahan Jokowi-JK mengupayakan agar harga barang di Papua sejajar dengan daerah lain di Indonesia, karena selama ini harga barang di Papua sangat tinggi bila dibandingkan daerah lain di Indonesia," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO