Suara.com - Masyarakat Papua Barat menuntut ada keterwakilan orang Papua baik dari Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat dalam kabinet pemerintahan baru.
Hal itu ditegaskan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Barat, Maurids Saiba, di Manokwari, Kamis (28/8/2014).
"Kami berharap pasangan Jokowi-JK dapat menjadikan salah satu anak Papua yang berkualitas dan punya kemampuan sebagai menteri dalam Kabinet Pemerintahan mereka,"ujar Maurids.
Masyarakat Papua Barat, menurutnya menginginkan Pemerintahan Jokowi-JK dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di Papua Barat, terutama masalah kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan yang dialami masyarakat pribumi.
Maurids mengatakan, Pemerintahan Jokowi-JK juga diharapkan memprioritaskan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat dan infrastruktur umum agar sejajar dengan daerah lain di Indonesia.
"Pemerintahan Jokowi-JK mengupayakan agar harga barang di Papua sejajar dengan daerah lain di Indonesia, karena selama ini harga barang di Papua sangat tinggi bila dibandingkan daerah lain di Indonesia," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!