Suara.com - Masalah Dwi Kewarganegaraan (DW) menjadi agenda pembicaraan anggota Dewan selain perlindungan terhadap pekerja migran yang juga menjadi perhatian.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua MPR Dr. Ahmad Farhan Hamid MS, dalam pertemuan dengan pengurus dan anggota Indonesia Diaspora Network di Belanda (IDN NL), seperti disampaikan Ketua Task Force Imigrasi dan Kewarganegaraan, Diaspora Indonesia di Eropa, Herman Syah kepada Antara London, Minggu (31/8/2014).
Dalam pertemuan dengan delegasi MPR dari utusan daerah yang sedang melakukan kunjungan ke Eropa dipimpin Wakil Ketua MPR, Dr. Ahmad Farhan Hamid MS, hadir beberapa pejabat senior dan wakil KBRI Denhaag dan pengurus IDN-NL, yang ketuai Ebed Litaay dan Wakil Ketua IDN NL Sam Pormes.
Farhan mengatakan peluang membuat UU mengenai Dwi Kewarganegaraan (DK) sebenarnya sudah ada dengan adanya pasal 26 ayat 1 UUD hasil amandemen berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
"Jadi peluangnya sudah ada, tinggal UU-nya yang harus dibuat," ujarnya.
Dalam kesempatan itu mereka mengimbau Diaspora Indonesia untuk melakukan investasi di daerah dan memberikan bantuan kepada mereka yang pernah menjadi korban masa lalu hubungan Indonesia-Belanda. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung