Suara.com - Saat ini ibu kota Indonesia, Jakarta, kian dikenal dengan kemacetannya yang luar biasa. Kemacetan paling parah terjadi pada jam dan situasi tertentu. Jam masuk dan pulang kantor biasanya menjadi momok bagi para pengendara, terutama mobil.
Menurut Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Warsinem, ada tujuh alasan atau penyebab, mengapa Jakarta menjadi semakin macet. Alasan pertama menurutnya adalah kebutuhan perjalanan orang setiap harinya. Dia menyebut bahwa saban hari, sebanyak 20,7 juta orang harus mobilisasi menuju Jakarta.
"(Sebanyak) 56,8 persennya menggunakan kendaraan bermotor, dan hanya 2 persen yang pakai kereta api," katanya di Jakarta, Selasa (2/9/2014).
Alasan kedua, menurut Warsinem, adalah pertumbuhan (jumlah) kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan pertumbuhan jalan. Hingga tahun 2013, jumlah kendaraan tercatat mencapai 16.116.325.
"Kendaraannya tumbuh kurang lebih 11 persen, sedangkan jalanan tumbuh hanya 0,01 persen per tahun," ujarnya.
Semakin banyaknya pertumbuhan pusat kegiatan atau permukiman, menurut Warsinem lagi, juga menjadi alasan ketiga semakin padatnya lalu lintas.
"Harus ada jaringan yang terpadu, termasuk angkutan umum," katanya.
Berikutnya, jumlah jalanan yang kurang, juga makin diperparah dengan beralihnya fungsi jalanan tersebut. Banyak lahan yang seharusnya dipakai untuk jalan, malah digunakan sebagai lahan parkir atau tempat berjualan.
"Sehingga kapasitas jalanan menurun," kata Warsinem lagi.
Penyebab lainnya adalah aktivitas bongkar-muat dan masuknya angkutan barang ke kawasan perkotaan, yang juga menjadi salah satu alasan. Selanjutnya adalah disiplin dari pengendara yang dirasa masih kurang, dalam arti masih banyak yang melanggar tata tertib.
"Ditilang pun belum jera," kata Warsinem pula.
Penyebab terakhir adalah infrastruktur dan faktor lingkungan. Warsinem menyebut bahwa pada Januari 2014, terdapat 1.817 titik jalan rusak.
"358-nya rusak berat, 152 rusak sedang, dan 1.096 rusak ringan," paparnya.
Sementara itu, Wakil Dirlantas Polda Metro Jaya, AKBP Bakharuddin Muhammad Syah, menyebutkan bahwa semua pihak harus bekerja sama untuk memperbaiki kondisi lalu lintas Indonesia, terutama di Jakarta.
"Kepolisian bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Semua orang harus ikut terlibat," tandasnya.
Berita Terkait
-
DPRD DKI Jamin Ekonomi Jakarta Tak Akan Mati karena Aturan Kawasan Tanpa Rokok
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Persib Bandung Bungkam PSM, Beckham Putra Senggol Persija Jakarta
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Kronologi dan 6 Fakta Tenggelamnya Kapal KM Putri Sakinah di Labuan Bajo yang Menjadi Sorotan Dunia
-
KPK Panggil Eks Sekdis Kabupaten Bekasi yang Sempat Diamankan Saat OTT
-
Pramono Anung: Kenaikan UMP Jakarta Tertinggi, Meski Nominalnya Kalah dari UMK Bekasi
-
Polri Kerahkan Tambahan 1.500 Personel, Perkuat Penanganan Bencana Sumatra
-
Cekcok Ponsel Berujung KDRT Brutal di Sawangan, Polisi Langsung Amankan Pelaku!
-
Buruh KSPI Demo Dekat Istana: Tuntut UMP DKI Jadi Rp5,8 Juta, Anggap Angka Pramono Tak Sesuai KHL
-
Menuju Fase Rehabilitasi: Pemerintah Pastikan Sekolah, RSUD, dan Pasar di Sumatra Mulai Pulih
-
Arus Balik Nataru 2026 Dibayangi Kepadatan Tol, Polda Metro Siapkan 5 Skema Rekayasa Lalu Lintas Ini
-
Soal Adanya Pengibaran Bendera GAM, PDIP Beri Pesan: Jangan Campuradukkan Politik dalam Bencana
-
Kritik Pedas Ray Rangkuti: Di Indonesia, Musibah Sering Jadi Peluang Bisnis Pejabat!