Suara.com - Adik kandung Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekarnoputri mengaku khawatir dengan adanya sejumlah upaya yang terindikasi ingin mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi negara federal atau negara bagian.
"Heran saya ada visi pasangan nomor dua akan mereposisi polisi di bawah Depdagri. Polisi Republik Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain, visi-misi pasangan nomor dua jelas akan menjadikan negara ini negara federal, kita ini komitmen NKRI," kata Rachmawati menegaskan dalam acara Sarasehan Kebangsaan bertajuk "Kajian terhadap Legitimasi Proses dan Hasil Pilpres 2014", di Aula Universitas Bung Karno, Jakarta, Rabu (3/9/2104).
Rachmawati menyebutkan, institusi kepolisian tidak bisa berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, melainkan mutlak berada di bawah Presiden selaku panglima tertinggi di Tanah Air.
Selain itu, Rachmawati juga mempertanyakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengakomodir pemberlakukan sistem noken (perwakilan pemilih) dalam Pilpres 2014 di wilayah Papua atas dasar pertimbangan adat di daerah itu.
Menurut Rachmawati, sistem noken seharusnya hanya bisa digunakan dalam pemilihan kepala daerah di Papua, bukan dalam pemilu tingkat nasional.
"Dengan segala hormat, noken memang adat istiadat, tapi hanya berlaku untuk lokal, untuk daerah itu. Akibatnya apakah ini tidak menjadi potensi terjadinya disintegrasi bangsa. Negara kita NKRI, kalau diberlakukan noken di Papua, nanti Aceh, Kalimantan pakai adat sendiri, dan ini akan menjadi negara federal atau negara bagian," tegas dia.
Dalam kesempatan itu Rachmawati menyerukan kepada seluruh civitas akademika UBK untuk senantiasa melakukan aksi bela negara dan tidak membiarkan negara diatur melalui tangan kapitalis. (Antara)
Berita Terkait
-
Romy Soekarno Anak Siapa? Cucu Presiden Pertama Dapat Kursi DPR Usai Sri Rahayu-Arteria Dahlan Mundur
-
Kerap Tak Sejalan dengan Megawati, Ini Jejak Politik Rachmawati Soekarnoputri
-
Membandingkan Kaesang dan Rachmawati Soekarnoputri: Pilih Partai Lain Meski Keluarga PDIP
-
Profil dan Biodata Rachmawati Soekarnoputri: Keturunan Soekarno yang Tak Bernaung di PDIP
-
Jejak Politik Rachmawati Soekarnoputri, Tak Pernah Sejalan dengan Megawati
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah