Suara.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama 14 pemerintah kabupaten/kota se-provinsi itu mengumpulkan dana Rp500 miliar sebagai upaya mengatasi krisis listrik di wilayah setempat.
Untuk mencapai dana tersebut pemerintah provinsi (pemprov) menganggarkan Rp100 miliar dari APBD dan 14 kabupaten dan kota Rp400 miliar yang dimulai tahun 2014 hingga 2017, kata Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran di Palangka Raya, Sabtu (6/9).
"Pemprov Kalteng akan menyediakan Rp25 miliar setiap tahun, dan masing-masing kabupaten kota Rp7 miliar. Jika itu terkumpul, optimis seluruh desa dan masyarakat akan menikmati listrik," tambah Diran.
Data Dinas Energi dan Pertambangan Kalteng menyebutkan hingga saat ini masih ada sekitar 389 desa dengan jumlah rumah tangga 223.489 yang belum dapat menikmati aliran listrik.
Wagub mengatakan, untuk mengupayakan agar seluruh masyarakat di Kalteng menikmati listrik, dibutuhkan sekitar Rp9 triliun dan sejauh ini yang tersedia baru Rp7,055 Triliun.
"Sebanyak Rp7,055 triliun itu terdiri dari APBN secara multi year Rp4 triliun, swasta Rp55 miliar dan PT PLN Rp3 triliun ditambah Rp500 miliar dari Pemprov bersama Kabupaten Kota se Kalteng. sekarang ini masih ada kekurangan Rp1,94 triliun," kata Diran.
Mantan Bupati Barito Selatan dua periode itu mengatakan, sekitar 50,92 juta ton batu bara berkalori rendah di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat layak dijadikan bahan pembangkit listrik.
Kalteng juga memiliki gas sebesar 20 MMSCFD di Kabupaten Barito Utara maupun air skala besar dan mini serta mikrohidro sebesar 357 megawatt tersebar di delapan Kabupaten, Sinar Matahari/Surya melalui potensi intensitas Radiasi matahari kurang dari 4,8 WH/M2.
Kemudian, Biomassa sebesar 24.331.098.160,56 MJ dengan estimasi kapasitas 337,57MW, Biogas dari limbah sawit sebesar 2.605.567.046 MJ dengan estimasi kapasitas 36,515 MW, dan angin di sepanjang pesisir pantai di Kalteng.
"Kalau melihat potensi yang ada, seharusnya Kalteng tidak krisis listrik. Tapi kondisi sekarang masih ratusan ribu masyarakat yang belum menikmati listrik. Itulah kenapa Pemprov membuat program Kalteng Tarang atau terang," demikian Diran. (Antara)
Berita Terkait
-
Aksi Ketua RT di Kalteng Nikahi 2 Wanita Sekaligus Jadi Sorotan, Warganet: Tutor Puh!
-
Viral Ketua RT Nikahi Dua Wanita Sekaligus di Kalteng, Ini 5 Fakta yang Bikin Iri Kaum Pria!
-
Kementerian Transmigrasi: Tidak Ada Lagi Penempatan Transmigran dari Luar Provinsi ke Kalteng
-
Kasus Tambang Zirkon Ilegal di Kalteng Naik Penyidikan, Bareskrim Segera Tetapkan Tersangka!
-
Fatal! Dobrak Pintu Dikira Ada 'Pacar Gelap', Pria Ini Syok Tahu Siapa yang Dipukulnya
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre