Suara.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama 14 pemerintah kabupaten/kota se-provinsi itu mengumpulkan dana Rp500 miliar sebagai upaya mengatasi krisis listrik di wilayah setempat.
Untuk mencapai dana tersebut pemerintah provinsi (pemprov) menganggarkan Rp100 miliar dari APBD dan 14 kabupaten dan kota Rp400 miliar yang dimulai tahun 2014 hingga 2017, kata Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran di Palangka Raya, Sabtu (6/9).
"Pemprov Kalteng akan menyediakan Rp25 miliar setiap tahun, dan masing-masing kabupaten kota Rp7 miliar. Jika itu terkumpul, optimis seluruh desa dan masyarakat akan menikmati listrik," tambah Diran.
Data Dinas Energi dan Pertambangan Kalteng menyebutkan hingga saat ini masih ada sekitar 389 desa dengan jumlah rumah tangga 223.489 yang belum dapat menikmati aliran listrik.
Wagub mengatakan, untuk mengupayakan agar seluruh masyarakat di Kalteng menikmati listrik, dibutuhkan sekitar Rp9 triliun dan sejauh ini yang tersedia baru Rp7,055 Triliun.
"Sebanyak Rp7,055 triliun itu terdiri dari APBN secara multi year Rp4 triliun, swasta Rp55 miliar dan PT PLN Rp3 triliun ditambah Rp500 miliar dari Pemprov bersama Kabupaten Kota se Kalteng. sekarang ini masih ada kekurangan Rp1,94 triliun," kata Diran.
Mantan Bupati Barito Selatan dua periode itu mengatakan, sekitar 50,92 juta ton batu bara berkalori rendah di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat layak dijadikan bahan pembangkit listrik.
Kalteng juga memiliki gas sebesar 20 MMSCFD di Kabupaten Barito Utara maupun air skala besar dan mini serta mikrohidro sebesar 357 megawatt tersebar di delapan Kabupaten, Sinar Matahari/Surya melalui potensi intensitas Radiasi matahari kurang dari 4,8 WH/M2.
Kemudian, Biomassa sebesar 24.331.098.160,56 MJ dengan estimasi kapasitas 337,57MW, Biogas dari limbah sawit sebesar 2.605.567.046 MJ dengan estimasi kapasitas 36,515 MW, dan angin di sepanjang pesisir pantai di Kalteng.
"Kalau melihat potensi yang ada, seharusnya Kalteng tidak krisis listrik. Tapi kondisi sekarang masih ratusan ribu masyarakat yang belum menikmati listrik. Itulah kenapa Pemprov membuat program Kalteng Tarang atau terang," demikian Diran. (Antara)
Berita Terkait
-
Viral Warga Kalteng Keluhkan Jalan Raya, Respons MC Dianggap Penjilat Bikin Muak
-
Krisis Listrik Melanda Iran Utara Akibat Rudal Israel Hantam Menara Tegangan Tinggi di Teheran
-
10 Juta Warga Kuba Hidup Dalam Kegelapan, Blackout Kedua dalam Sepekan Picu Krisis dan Protes
-
Tembus 3.264 Aduan: Jabar, Sumut, dan Kalteng Jadi Provinsi Paling Rawan Konflik Agraria
-
Apindo: Ingatkan Risiko Krisis Listrik Akibat Pemangkasan Produksi Batu Bara
Terpopuler
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
Terkini
-
Syarat Gencatan Senjata Permanen Iran, Israel Wajib Angkat Kaki dari Lebanon
-
Infrastruktur Uzur, Rano Karno Sebut Jalanan di Jakarta Masih Rawan Amblas
-
Rencana MBG di Arab Saudi, DPR: Jangan Ngide, Benahi Dulu yang Amburadul!
-
Klaim Investasi Seskab Teddy Dipreteli Guntur Romli: Menyesatkan Publik
-
Ironi Korupsi Haji: Bos Maktour Absen Diperiksa KPK Karena Sedang Ibadah di Arab Saudi
-
Tak Sesuai Fakta, Seskab Teddy Dinilai Overclaim Soal Nilai Investasi Buah Diplomasi Prabowo
-
Revisi UU Polri Disebut Tak Banyak Berubah, DPR Fokus pada 8-9 Pasal
-
Kompolnas Nilai Sanksi Saat Ini Belum Bikin Jera Polisi Terlibat Narkoba
-
Berkas Lengkap! Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Kritik Rencana MBG untuk Anak Sekolah Indonesia di Arab, DPR: Urus Dulu yang di Dalam Negeri