Suara.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama 14 pemerintah kabupaten/kota se-provinsi itu mengumpulkan dana Rp500 miliar sebagai upaya mengatasi krisis listrik di wilayah setempat.
Untuk mencapai dana tersebut pemerintah provinsi (pemprov) menganggarkan Rp100 miliar dari APBD dan 14 kabupaten dan kota Rp400 miliar yang dimulai tahun 2014 hingga 2017, kata Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran di Palangka Raya, Sabtu (6/9).
"Pemprov Kalteng akan menyediakan Rp25 miliar setiap tahun, dan masing-masing kabupaten kota Rp7 miliar. Jika itu terkumpul, optimis seluruh desa dan masyarakat akan menikmati listrik," tambah Diran.
Data Dinas Energi dan Pertambangan Kalteng menyebutkan hingga saat ini masih ada sekitar 389 desa dengan jumlah rumah tangga 223.489 yang belum dapat menikmati aliran listrik.
Wagub mengatakan, untuk mengupayakan agar seluruh masyarakat di Kalteng menikmati listrik, dibutuhkan sekitar Rp9 triliun dan sejauh ini yang tersedia baru Rp7,055 Triliun.
"Sebanyak Rp7,055 triliun itu terdiri dari APBN secara multi year Rp4 triliun, swasta Rp55 miliar dan PT PLN Rp3 triliun ditambah Rp500 miliar dari Pemprov bersama Kabupaten Kota se Kalteng. sekarang ini masih ada kekurangan Rp1,94 triliun," kata Diran.
Mantan Bupati Barito Selatan dua periode itu mengatakan, sekitar 50,92 juta ton batu bara berkalori rendah di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat layak dijadikan bahan pembangkit listrik.
Kalteng juga memiliki gas sebesar 20 MMSCFD di Kabupaten Barito Utara maupun air skala besar dan mini serta mikrohidro sebesar 357 megawatt tersebar di delapan Kabupaten, Sinar Matahari/Surya melalui potensi intensitas Radiasi matahari kurang dari 4,8 WH/M2.
Kemudian, Biomassa sebesar 24.331.098.160,56 MJ dengan estimasi kapasitas 337,57MW, Biogas dari limbah sawit sebesar 2.605.567.046 MJ dengan estimasi kapasitas 36,515 MW, dan angin di sepanjang pesisir pantai di Kalteng.
"Kalau melihat potensi yang ada, seharusnya Kalteng tidak krisis listrik. Tapi kondisi sekarang masih ratusan ribu masyarakat yang belum menikmati listrik. Itulah kenapa Pemprov membuat program Kalteng Tarang atau terang," demikian Diran. (Antara)
Berita Terkait
-
Aksi Ketua RT di Kalteng Nikahi 2 Wanita Sekaligus Jadi Sorotan, Warganet: Tutor Puh!
-
Viral Ketua RT Nikahi Dua Wanita Sekaligus di Kalteng, Ini 5 Fakta yang Bikin Iri Kaum Pria!
-
Kementerian Transmigrasi: Tidak Ada Lagi Penempatan Transmigran dari Luar Provinsi ke Kalteng
-
Kasus Tambang Zirkon Ilegal di Kalteng Naik Penyidikan, Bareskrim Segera Tetapkan Tersangka!
-
Fatal! Dobrak Pintu Dikira Ada 'Pacar Gelap', Pria Ini Syok Tahu Siapa yang Dipukulnya
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional