Suara.com - Pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bisa memicu peningkatan kasus korupsi. Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas.
"Bisa memicu kasus korupsi lebih tinggi karena melalui mekanisme DPRD ini bisa melahirkan modus aktor atau pola korupsi baru," katanya dalam diskusi Pemaparan Hasil Pemantauan Iklan Capres di Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Menurut Firdaus, penyelenggaraan dan proses pilkada secara langsung memang memakan biaya lebih mahal akan tetapi dengan pilkada oleh DPRD justru melahirkan dampak yang lebih besar.
"Kalau bicara dampak tidak langsung dan tidak terlihat dengan melalui mekanisme DPRD bisa melahirkan modus aktor atau pola korupsi baru bahkan bisa menyandera DPRD selama lima tahun. Kepentingan politik tergadaikan, tidak diperhatikan," jelasnya.
"Dan yang harus dikedepankan adalah bagaimana aspirasi dan substansi kedaulatan rakyat terakomodasi. Nilai substansi jauh lebih penting dibandingkan teknis. Sehingga pemilu harus representasi dari publik yakni dengan pemilu langsung skemanya," kata Firdaus.
Ia menambahkan, penekanan penyelenggaraan pemilu bisa ditekan lewat keputusan MK soal penyelenggaran pemilu serentak. Penyelenggaraan Pemilu Legislatif, pemilu Presiden 2019 dan seterus akan digelar serentak.
Menurut Firdaus, pemilu serentak bisa menghemat anggaran karena ada beberapa pos pembiayaan yang disatukan, termasuk honor penyelenggara pemilu dan anggaran logistik.
"Kalau bicara soal penghematan biaya, kan sudah ada keputusan pemilu langsung dan serentak. Ini teknik penghematan biaya, artinya saat pemilu serentak kita sudah pilih semua dari presiden, anggota DPR dan kepala daerah," ujar Firdaus.
Berdasarkan rapat panitia kerja (Panja) RUU Pilkada, Selasa (9/9/2014), semua partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu tetap memegang teguh pada kesepakatan mereka agar pilkada dipilih oleh DPRD, kembali seperti pada Orde Baru.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini
-
Ironi! Pejabat Riau Sampai Ngutang Bank Demi Setor 'Jatah Preman' ke Gubernur
-
Koalisi Sipil Sebut Usulan Pahlawan Upaya Cuci Dosa Soeharto: Cuma Orang Gila Maafkan Diri Sendiri
-
Gubernur Riau Telah Terima Uang Pemerasan Rp4,05 Miliar, Ada yang Mengalir ke PKB?
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Anak Buah Bobby Terbakar, Begini Kata Polisi usai 2 Kali TKP