Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu Jojo Rohi menilai Koalisi Merah Putih sedang balas dendam kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui keinginan untuk mengubah pilkada langsung menjadi pilkada diwakilkan lewat anggota DPRD.
Jojo mengingatkan kepada koalisi partai yang kalah di Pilpres 2014 itu agar jangan sampai kepentingan mereka lantas mengorbankan hak politik rakyat untuk memilih pemimpin.
"Polemik ini dari pilpres berlanjut saat ini. Kita ingin menjaga politik yang beradab bukan balas dendam. Kalau marah ke Jokowi jangan rakyat yang dimainkan," kata Jojo di CaVa Lounge & Resto, Jalan Cikini Raya 38, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/9/2014).
Jojo tidak setuju argumentasi Koalisi Merah Putih yang menyebutkan pilkada langsung oleh rakyat rawan korupsi dan biayanya mahal.
"Faktanya, lembaga korup adalah parlemen (DPR/DPRD) di pusat dan daerah. Ketika pilkada dipilih DPRD oke, tapi butuh prakondisi kalau parlemen sudah tak jadi lembaga korup," ujarnya.
Bila parlemen masih jadi tempat melakukan korupsi, kata Jojo, tidak pantas anggota DPR menyatakan lembaga eksekutif yang korupsi.
"Yang ngomong korup, ini tidak konsisten. Sepanjang tak dipenuhi tak bisa diterima akal sehat. Lembaga korup pilih kepala daerah," kata Jojo.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group