Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu Jojo Rohi menilai Koalisi Merah Putih sedang balas dendam kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui keinginan untuk mengubah pilkada langsung menjadi pilkada diwakilkan lewat anggota DPRD.
Jojo mengingatkan kepada koalisi partai yang kalah di Pilpres 2014 itu agar jangan sampai kepentingan mereka lantas mengorbankan hak politik rakyat untuk memilih pemimpin.
"Polemik ini dari pilpres berlanjut saat ini. Kita ingin menjaga politik yang beradab bukan balas dendam. Kalau marah ke Jokowi jangan rakyat yang dimainkan," kata Jojo di CaVa Lounge & Resto, Jalan Cikini Raya 38, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/9/2014).
Jojo tidak setuju argumentasi Koalisi Merah Putih yang menyebutkan pilkada langsung oleh rakyat rawan korupsi dan biayanya mahal.
"Faktanya, lembaga korup adalah parlemen (DPR/DPRD) di pusat dan daerah. Ketika pilkada dipilih DPRD oke, tapi butuh prakondisi kalau parlemen sudah tak jadi lembaga korup," ujarnya.
Bila parlemen masih jadi tempat melakukan korupsi, kata Jojo, tidak pantas anggota DPR menyatakan lembaga eksekutif yang korupsi.
"Yang ngomong korup, ini tidak konsisten. Sepanjang tak dipenuhi tak bisa diterima akal sehat. Lembaga korup pilih kepala daerah," kata Jojo.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO