Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu Jojo Rohi menilai Koalisi Merah Putih sedang balas dendam kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui keinginan untuk mengubah pilkada langsung menjadi pilkada diwakilkan lewat anggota DPRD.
Jojo mengingatkan kepada koalisi partai yang kalah di Pilpres 2014 itu agar jangan sampai kepentingan mereka lantas mengorbankan hak politik rakyat untuk memilih pemimpin.
"Polemik ini dari pilpres berlanjut saat ini. Kita ingin menjaga politik yang beradab bukan balas dendam. Kalau marah ke Jokowi jangan rakyat yang dimainkan," kata Jojo di CaVa Lounge & Resto, Jalan Cikini Raya 38, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/9/2014).
Jojo tidak setuju argumentasi Koalisi Merah Putih yang menyebutkan pilkada langsung oleh rakyat rawan korupsi dan biayanya mahal.
"Faktanya, lembaga korup adalah parlemen (DPR/DPRD) di pusat dan daerah. Ketika pilkada dipilih DPRD oke, tapi butuh prakondisi kalau parlemen sudah tak jadi lembaga korup," ujarnya.
Bila parlemen masih jadi tempat melakukan korupsi, kata Jojo, tidak pantas anggota DPR menyatakan lembaga eksekutif yang korupsi.
"Yang ngomong korup, ini tidak konsisten. Sepanjang tak dipenuhi tak bisa diterima akal sehat. Lembaga korup pilih kepala daerah," kata Jojo.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
-
Usai Bertemu Wapres Gibran, Pengurus BEM UBK Akui Terima Uang: Baru Cair 20 Persen!
-
Kronologi BEM FH UBK Diinterogasi, Diduga Terima Uang Usai Bertemu Wapres Gibran
-
Tragis di Negeri Rantau, PMI Asal Aceh dan Bayinya Tewas Diduga Dibunuh di Malaysia
-
Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap