Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan kepada aparat penegak hukum bila ada menterinya yang terlibat kasus. Apalagi, dari 16 menteri yang berasal dari profesional partai politik, menteri tersebut malah menjadi 'ATM' partai.
"Kalau (menteri) jadi ATM parpol ya tinggal tangkap saja. Gak sulit kok. Tinggal manajemen pengawasannya saja yang ditingkatkan kok sulit-sulit saja sih kamu," kata Jokowi di Balai Kota, Selasa (16/9/2014).
Meski demikian, dia tidak mau menjamin seluruh menterinya tidak melakukan itu. Sebab, itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing.
"Siapa yang bisa jamin orang? Kamu sekarang baik, besok (apa dijamin ) masih tetap baik? Ndak kan," terangnya.
Dia pun menekankan, setiap menterinya nanti bisa menanggalkan jabatannya di partai guna merealisasikan pemerintahan yang baik.
Seperti diketahui, Jokowi telah mengumumkan arsitektur kabinetnya yang terdiri dari 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 menteri dari profesional partai. Total, akan ada 34 kementerian yang dia akan bentuk, sudah termasuk tiga menteri koordinator.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!