Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan kepada aparat penegak hukum bila ada menterinya yang terlibat kasus. Apalagi, dari 16 menteri yang berasal dari profesional partai politik, menteri tersebut malah menjadi 'ATM' partai.
"Kalau (menteri) jadi ATM parpol ya tinggal tangkap saja. Gak sulit kok. Tinggal manajemen pengawasannya saja yang ditingkatkan kok sulit-sulit saja sih kamu," kata Jokowi di Balai Kota, Selasa (16/9/2014).
Meski demikian, dia tidak mau menjamin seluruh menterinya tidak melakukan itu. Sebab, itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing.
"Siapa yang bisa jamin orang? Kamu sekarang baik, besok (apa dijamin ) masih tetap baik? Ndak kan," terangnya.
Dia pun menekankan, setiap menterinya nanti bisa menanggalkan jabatannya di partai guna merealisasikan pemerintahan yang baik.
Seperti diketahui, Jokowi telah mengumumkan arsitektur kabinetnya yang terdiri dari 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 menteri dari profesional partai. Total, akan ada 34 kementerian yang dia akan bentuk, sudah termasuk tiga menteri koordinator.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan