PBNU: Tak Perlu Persoalkan Proporsi Kabinet Jokowi

Suara.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Slamet Effendy Yusuf mengatakan proporsi kabinet yang disampaikan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu 18 profesional nonpartai politik dan 16 profesional kader partai politik tidak perlu dipersoalkan.

"Proporsi itu tidak masalah bila memang benar-benar profesional. Kader parpol bukan berarti jelek. Sebaliknya profesional nonparpol bukan otomatis baik," kata Slamet Effendy Yusuf saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Yang paling menentukan, kata Slamet, adalah model kepemimpinan yang dilakukan Jokowi-JK. Slamet berharap pasangan tersebut menunjukkan model kepemimpinan yang desesif, yaitu cepat mengambil keputusan.

Menurut Slamet, suatu bangsa tidak akan cepat maju bila pemimpinnya terlalu banyak merenung dan menghitung risiko dari sebuah keputusan.

"Padahal, bangsa ini sudah sangat perlu untuk maju melampaui negara-negara lain yang ada di kawasan yang sama," tuturnya.

Slamet mengatakan arsitektur kabinet yang disampaikan presiden Jokowi-JK harus menjadi ijtihad politik yang benar dari pasangan tersebut.

"Saya berdoa mudah-mudahan itu merupakan ijtihad politik yang benar. Harapannya, kabinet mendatang bisa mencapai target-target yang sudah dicanangkan termasuk merealisasikan janji-janji kampanye," ujarnya.

Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mengumumkan postur kabinet pemerintahan mereka, yaitu terdiri atas 34 kementerian. Sebanyak 18 kementerian akan diisi profesional nonpartai politik dan 16 diisi profesional kader partai politik.

Dalam jumpa pers di Rumah Transisi, Senin petang (15/9/2014). Jokowi-JK dan tim transisi memastikan postur kabinet berisi 34 kementerian sudah final. (Antara)