Suara.com - Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dan Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy akan mengadukan Suryadharma Ali ke Polda Metro Jaya, Rabu (17/9/2014). Mereka menilai kubu Suryadharma telah menduduki kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, tanpa izin.
"Saya dengar kabar begitu," kata Sekretaris Majelis Pakar PPP Ahmad Yani kepada suara.com.
Namun, Ahmad Yani mengaku tidak tahu rincian laporan Emron dan Romi ke Polda Metro Jaya.
Seperti diketahui, setelah kisruh internal PPP sebelum pemilu lalu berhasil diredam, saat ini partai berlambang Ka'bah tersebut kembali kisruh.
Buntutnya, dalam rapat harian pengurus yang berlangsung Selasa malam hingga Rabu dini hari pekan lalu di kantor DPP, PPP kubu Lukman Hakim Saifudin memecat Suryadharma Ali dari kursi ketua umum. Lalu, mengangkat Emron Pangkapi menggantikan Suryadharma.
Setelah pengurus baru PPP dilaporkan ke Kemenkumham, kubu Suryadharma yang tidak terima dengan pemecatan, mengirimkan surat klarifikasi. Suryadharma menilai kepengurusan baru PPP ilegal.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!