Suara.com - Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani menegaskan partainya akan tetap konsisten menolak pilkada langsung dan mengusulkan mekanismenya diganti dengan pilkada lewat DPRD.
"Tidak ada," kata Ahmad Yani kepada suara.com ketika ditanya tentang kemungkinan perubahan sikap PPP terhadap RUU Pilkada setelah terjadi perubahan pengurus DPP PPP, Rabu (17/9/2014).
Ahmad Yani menjelaskan persoalan yang terjadi di internal PPP baru berlangsung belakangan. Sementara sikap PPP menolak pilkada langsung sudah dirumuskan sejak 2012.
"Kenapa? karena (pilkada langsung) inkonstitusional. Karena tidak diatur UUD 1945. Itu bertentangan," katanya.
Untuk pemilihan presiden, kata Ahmad Yani, memang harus dipilih secara langsung. Tapi, pilkada tidak diatur harus langsung, melainkan disebutkan dipilih secara demokratis.
"Maka sejak awal PPP menolak dan akan konsisten," kata Ahmad Yani.
Sebelumnya, PPP disebut-sebut sejumlah kalangan bakal mundur dari dukungan terhadap pilkada lewat DPRD, apalagi setelah terjadi pergantian pengurus DPP. Bahkan, partai-partai kubu PDI Perjuangan optimistis, partai berlambang kabah akan berubah sikap menjelang paripurna RUU Pilkada.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!