Suara.com - Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani menegaskan partainya akan tetap konsisten menolak pilkada langsung dan mengusulkan mekanismenya diganti dengan pilkada lewat DPRD.
"Tidak ada," kata Ahmad Yani kepada suara.com ketika ditanya tentang kemungkinan perubahan sikap PPP terhadap RUU Pilkada setelah terjadi perubahan pengurus DPP PPP, Rabu (17/9/2014).
Ahmad Yani menjelaskan persoalan yang terjadi di internal PPP baru berlangsung belakangan. Sementara sikap PPP menolak pilkada langsung sudah dirumuskan sejak 2012.
"Kenapa? karena (pilkada langsung) inkonstitusional. Karena tidak diatur UUD 1945. Itu bertentangan," katanya.
Untuk pemilihan presiden, kata Ahmad Yani, memang harus dipilih secara langsung. Tapi, pilkada tidak diatur harus langsung, melainkan disebutkan dipilih secara demokratis.
"Maka sejak awal PPP menolak dan akan konsisten," kata Ahmad Yani.
Sebelumnya, PPP disebut-sebut sejumlah kalangan bakal mundur dari dukungan terhadap pilkada lewat DPRD, apalagi setelah terjadi pergantian pengurus DPP. Bahkan, partai-partai kubu PDI Perjuangan optimistis, partai berlambang kabah akan berubah sikap menjelang paripurna RUU Pilkada.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?