Suara.com - Jika pembahasan tentang mekanisme pilkada langsung atau pilkada lewat DPRD dalam RUU Pilkada tidak menemukan titik temu, voting akan dilakukan di rapat paripurna DPR RI pada 25 September 2014.
Posisi saat ini, Selasa (16/9/2014), jumlah fraksi maupun kursi pendukung pilkada lewat DPRD masih mendominasi, totalnya 421 kursi. Rinciannya, Fraksi Partai Demokrat memiliki kursi sebanyak 148 buah (26,40 persen), Fraksi Partai Golkar 106 kursi (18,92 persen), Fraksi PKS 57 kursi (10,17 persen), Fraksi PAN 46 kursi (8,21 persen), Fraksi PPP 38 kursi (6,78 persen), dan Fraksi Gerindra 26 kursi (4,64 persen).
Sedangkan fraksi yang mendukung pilkada langsung atau menolak pilkada lewat DPRD hanya berkekuatan 139 kursi. Rinciannya, Fraksi PDI Perjuangan 94 kursi (16,78 persen), Fraksi PKB 28 kursi (5,00 persen), dan Fraksi Hanura 17 kursi (3,04).
Ada kemungkinan terjadi perubahan sikap di Fraksi Partai Demokrat. Sinyal itu semakin kuat setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan mendukung pilkada langsung pada Minggu (14/9/2014) malam melalui Youtube.
Namun, kapan sikap politik SBY tersebut segera diikuti oleh fraksi, anggota Fraksi Demokrat Ignatius Mulyono belum dapat menjelaskannya.
"Ya kita, kan sikap dari Demokrat belum jelas. Belum declare. Jadi kan masih belum bisa dibaca (peta anggota DPR), kecuali sudah di declare (mendukung pilkada langsung), baru itung-itungannya terbaca," kata anggota Komisi II itu kepada suara.com. "Kan sekarang, (pilkada langsung) baru keinginan dari Pak SBY."
Mulyono mengatakan untuk posisi hari ini, fraksinya masih mendukung pilkada lewat DPRD karena belum diinstruksikan mundur. "Jadi masih dukung Koalisi Merah Putih," katanya.
Bila nanti Fraksi Demokrat resmi mendukung pilkada langsung, kata Mulyono, peta kekuatan di DPR dipastikan berubah. Pendukung pilkada langsung yang tadinya hanya 139 kursi akan bertambah menjadi 287 kursi. Dengan demikian, jumlahnya sudah berhasil melebihi kursi fraksi partai anggota Koalisi Merah Putih.
"Itu kalau hadir semua. Kalau ada yang mengganjal dengan tidak mau hadir, jumlahnya bisa jadi meleset. Begitu juga dengan Koalisi Merah Putih, bila ada anggota mereka yang nasionalis dan tidak hadir di paripurna, jumlahnya juga bisa berkurang," kata Mulyono.
Pendukung pilkada langsung di DPR bisa bertambah kuat lagi bila Fraksi PPP ikut bergabung. Posisi PPP saat ini dapat dikatakan belum jelas, apalagi setelah terjadi kisruh yang berbuntut pemecatan terhadap Suryadharma Ali yang selama ini menjadi pendukung Koalisi Merah Putih.
"Kalau ada perubahan dari Demokrat dan PPP, Koalisi Merah Putih bisa kehilangan," kata Mulyono.
Namun, Mulyono menegaskan sampai saat ini sikap Partai Demokrat masih belum berubah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI