Suara.com - Jika pembahasan tentang mekanisme pilkada langsung atau pilkada lewat DPRD dalam RUU Pilkada tidak menemukan titik temu, voting akan dilakukan di rapat paripurna DPR RI pada 25 September 2014.
Posisi saat ini, Selasa (16/9/2014), jumlah fraksi maupun kursi pendukung pilkada lewat DPRD masih mendominasi, totalnya 421 kursi. Rinciannya, Fraksi Partai Demokrat memiliki kursi sebanyak 148 buah (26,40 persen), Fraksi Partai Golkar 106 kursi (18,92 persen), Fraksi PKS 57 kursi (10,17 persen), Fraksi PAN 46 kursi (8,21 persen), Fraksi PPP 38 kursi (6,78 persen), dan Fraksi Gerindra 26 kursi (4,64 persen).
Sedangkan fraksi yang mendukung pilkada langsung atau menolak pilkada lewat DPRD hanya berkekuatan 139 kursi. Rinciannya, Fraksi PDI Perjuangan 94 kursi (16,78 persen), Fraksi PKB 28 kursi (5,00 persen), dan Fraksi Hanura 17 kursi (3,04).
Ada kemungkinan terjadi perubahan sikap di Fraksi Partai Demokrat. Sinyal itu semakin kuat setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan mendukung pilkada langsung pada Minggu (14/9/2014) malam melalui Youtube.
Namun, kapan sikap politik SBY tersebut segera diikuti oleh fraksi, anggota Fraksi Demokrat Ignatius Mulyono belum dapat menjelaskannya.
"Ya kita, kan sikap dari Demokrat belum jelas. Belum declare. Jadi kan masih belum bisa dibaca (peta anggota DPR), kecuali sudah di declare (mendukung pilkada langsung), baru itung-itungannya terbaca," kata anggota Komisi II itu kepada suara.com. "Kan sekarang, (pilkada langsung) baru keinginan dari Pak SBY."
Mulyono mengatakan untuk posisi hari ini, fraksinya masih mendukung pilkada lewat DPRD karena belum diinstruksikan mundur. "Jadi masih dukung Koalisi Merah Putih," katanya.
Bila nanti Fraksi Demokrat resmi mendukung pilkada langsung, kata Mulyono, peta kekuatan di DPR dipastikan berubah. Pendukung pilkada langsung yang tadinya hanya 139 kursi akan bertambah menjadi 287 kursi. Dengan demikian, jumlahnya sudah berhasil melebihi kursi fraksi partai anggota Koalisi Merah Putih.
"Itu kalau hadir semua. Kalau ada yang mengganjal dengan tidak mau hadir, jumlahnya bisa jadi meleset. Begitu juga dengan Koalisi Merah Putih, bila ada anggota mereka yang nasionalis dan tidak hadir di paripurna, jumlahnya juga bisa berkurang," kata Mulyono.
Pendukung pilkada langsung di DPR bisa bertambah kuat lagi bila Fraksi PPP ikut bergabung. Posisi PPP saat ini dapat dikatakan belum jelas, apalagi setelah terjadi kisruh yang berbuntut pemecatan terhadap Suryadharma Ali yang selama ini menjadi pendukung Koalisi Merah Putih.
"Kalau ada perubahan dari Demokrat dan PPP, Koalisi Merah Putih bisa kehilangan," kata Mulyono.
Namun, Mulyono menegaskan sampai saat ini sikap Partai Demokrat masih belum berubah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO