Suara.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsudin mengatakan pelaksanaan intelijen dan pengawasan keimigrasian harus profesional karena merupakan instrumen penegakan hukum keimigrasian terpenting.
"Intelijen keimigrasian merupakan pendukung yang sangat strategis dalam pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian," kata Amir saat membuka Penyuluhan Kebijakan Keimigrasian Terpusat 2014 di Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Ia mengatakan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan merupakan antisipasi kemungkinan adanya pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian.
Amir menambahkan pengawasan juga harus lebih optimal dalam pelaksanaannya oleh seluruh jajaran imigrasi.
"Teknologi informasi keimigrasian yang handal sangat mendukung penerapan tindakan administratif keimigrasian dan pro justisia," katanya.
Ia mengatakan keprofesionalan tersebut akan menarik masuknya investasi dan meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia," katanya.
Di akhir sambutan pembukaan acara tersebut Amir Syamsudin juga berpamitan karena akan mengakhiri masa jabatan sebagai Menteri Hukum dan HAM.
"Siapapun pemimpin Kementerian ini nantinya, dukunglah dengan sepenuh hati, laksanakan seluruh program yang telah ditetapkan dengan kesungguhan, semangat pengabdian," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto
-
Partai Gelora Desak Penghapusan Threshold, Klaim DPR Buka Ruang Diskusi
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang
-
Warga Jakarta Bisa Masuk Gratis ke Ancol dan Ragunan, Cek Jadwal dan Caranya
-
Evaluasi MBG dan Krisis Regenerasi Petani Jadi Sorotan, Dudung Akui Program Perlu Ditata Ulang