Suara.com - Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani mengaku partainya tetap mendukung Pilkada dipilih melalui DPRD.
"Tetap pada keputusan sebelumnya (PPP) memilih kepala daerah melalui perwakilan (DPRD), tentunya dengan catatan-catatan juga," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2014).
Menurut Yani, sampai hari ini tidak ada kader dari fraksi PPP yang membelot dan suaranya masih menginginkan kepala daerah dipilih melalui DPRD.
"Kita setuju pemilihan kepala daerah melalui DPRD, pertama mekanisme DPRD harus betul-betul dipertanggungjawabkan, dua sebelum partai politik mengusung calonnya harus melibatkan masyarakat juga, tiga apa yang dilakukan dengan formalitas," kata Yani terkait catatan dari PPP.
Pernyataan Yani ini didukung Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy. Dia yakin fraksinya solid menolak Pilkada langsung.
"Insya Allah PPP solid, karena kami-lah yang sebenarnya pertama kali mengusulkan moratorium Pilkada langsung berdasarkan Mukernas PPP di Medan tahun 2011 yang lalu. Ini adalah pelurusan arah demokrasi kita dan untuk kebaikan bangsa di masa yang akan datang," kata Romy, sapaan akrab Romahurmuziy.
Dia mengungkapkan dalam rapat pleno F-PPP, Rabu (24/9/2014) siang, pihaknya telah mantapkan pilihan untuk memoratorium pilkada langsung. Pilihan ini akan dikonsolidasikan secara final pada rapat pleno fraksi PPP pagi ini.
"Insya Allah tidak akan ada perubahan," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Terkini
-
Resmi! Kejagung Tolak Permohonan Justice Collaborator Sony Sonjaya: Dia Pelaku Utama
-
Jejak Kelam Taufik Hidayat: Mantan Istri Juga Pernah Disiksa, Polisi Duga Masih Ada Korban Lain
-
Jakarta Rayakan HUT ke-499 dengan Komitmen Mengutamakan Kualitas Hidup Penduduk
-
Menkes Budi Ungkap Faktor Utama Masyarakat Masih Anti Vaksin: Takut Demam, Kurang Literasi
-
KPK Cecar Presiden Borneo FC Nabil Husein Soal Aliran Uang Batu Bara Rita Widyasari
-
Kejagung Sita Lamborghini hingga Kantor di Kasus Korupsi Izin Tambang Bauksit Kalbar
-
Penyekap Wanita di Bandung Buron, Polisi Didesak Kerahkan Kemampuan Terbaik TangkapTaufik Hidayat
-
Bukan Hukuman Ringan, Nadiem Makarim Berharap Bisa Bebas dalam Putusan Hakim
-
Wamendikdasmen Akan Cek Dugaan Pelibatan Siswa dalam Aksi Dukung MBG di Batam
-
Pengurus BEM Fakultas UBK yang Tampung Suap Rp20 Juta Terancam Sanksi Akademik