Suara.com - Usai menggelar rapat terbatas dengan jajaran menteri sekembalinya dari kunjungan kenegaraan di Amerika Serikat, Portugal dan Jepang, Selasa (30/9/2014) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menanggapi permasalahan Undang Undang Pilkada yang baru disahkan DPR.
"Mayoritas tak setuju Pilkada DPRD. Dengan kondisi ini, tentunya perlu ada sistem atau Undang Undang yang tepat yang sesuai kehendak rakyat," tutur SBY mengawali pidatonya di bandara Halim Perdana Kusuma.
"Pemerintah konsisten Pilkada paling tepat adalah pilkada langsung. Kami terus bekerja. Kami ingin yang dilakukan sesuai dengan koridor konstitusi," ungkapnya.
Merespon kontroversi pengesahaan UU Pilkada oleh DPR, sebelumnya SBY sudah melakukan koordinasi dengan ketua MK dari Osaka, Jepang.
"Saya ajukan pertanyaan pada ketua MK karena ingin mendapat kejelasan mengenai tafsir pasal 20 UUD 45. Dalam konteks penyusunan RUU atau UU, baru bisa dilakukan atas persetujuan bersama DPR dan Presiden," ungkapnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
Terkini
-
Hadiri KTT G20 di Afsel, Gibran akan Berpidato di Depan Pemimpin Dunia
-
KPK Buka-bukaan Asal Duit Rp300 M di Kasus Taspen: Bukan Pinjam Bank, Tapi dari Rekening Penampungan
-
Harapan Driver Ojol Selepas Nasib Mereka Dibahas Prabowo dan Dasco di Istana
-
Analis: Masa Depan Politik Budi Arie Suram Usai Ditolak Gerindra dan PSI
-
Soal Anggota Polri Aktif di Kementan, Menteri Amran: Justru Sangat Membantu
-
Pigai Ajak Publik Gugat UU KUHAP ke MK Jika Khawatir dengan Isinya: Kami Dukung, Saya Tidak Takut!
-
KPK Ungkap Alasan Bobby Nasution Belum Dihadirkan di Sidang Korupsi Jalan Sumut
-
Tak Bayar Utang Pajak Rp25,4 Miliar, DJP Sandera Pengusaha Semarang: Ini Efek Jera!
-
Broker 'Hantu' Korupsi Petral Terkuak, KPK: Modus Ini Bikin Harga Minyak Impor Jadi Mahal
-
Tepis Kekhawatiran Publik, Menteri HAM Klaim 80 Persen Revisi KUHAP Lindungi HAM