Polemik UU Pilkada, SBY Pahami Kemarahan Publik

Suara.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku dapat memahami kemarahan publik dan media massa dalam lima hari terakhir terkait polemik UU Pilkada.

Lewati Twitter @SBYudhoyono, Selasa (1/10/2014), Presiden menjelaskan bahwa ia telah melakukan konsolidasi internal Partai Demokrat dan Rapat Terbatas Kabinet untuk dapatkan solusi atas polemik tersebut.

"Tahun 2011, Pemerintah identifikasi banyak ekses dari pilkada langsung, Kemendagri susun RUU Pilkada perubahan," tulis SBY.

Desember 2011, SBY mengatakan telah menandatangani Amanat Presiden dan menugaskan Mendagri serta Menkum HAM untuk bahas RUU Pilkada bersama DPR RI.

Kemudian di tahun 2012, kata SBY, muncul silang pendapat antara yang setuju pilkada langsung dan tidak. Lalu, di tahun 2013, rata-rata setuju pilkada langsung di tingkat I dan II.

Usai Pilpres 2014, kata SBY, peta berubah. Koalisi Merah Putih memilih pilkada lewat DPRD, sedangkan Koalisi PDI Perjuangan memilih pilkada langsung. Sementara posisi Partai Demokrat, pilkada langsung dengan 10 perbaikan.

"Sekarang, siapa yang menginginkan pilkada oleh DPRD? Jelas bukan SBY. Saya yakin sebagian besar rakyat pun tidak menginginkannya," kata SBY.

Tapi tanpa koreksi, kata SBY, pilkada langsung akan tetap membawa ekses dan penyimpangan. Itu sebabnya, kata dia, Demokrat bersikeras untuk memajukan 10 perbaikan ke DPR.

SBY mengatakan ia dan partainya berjuang untuk mempertahankan pilkada langsung dengan perbaikan. Tetapi, katanya, opsi ini ditolak oleh kedua kubu di DPR.

"Setelah opsi PD ditolak berkali-kali, belakangan seolah ada yang setuju. Tetapi ketika PD minta opsi ini untuk divoting, ditolak juga," kata SBY.

"Saat kritis jelang voting, saya minta Menko Polhukam hubungi @pramonoanung pimpinan sidang dari PDI Perjuangan agar PDI Perjuangan PD gabung dalam satu opsi," kata SBY.

Meski punya suara terbesar, kata SBY, Partai Demokrat mengalah untuk menggabungkan opsi dengan PDI Perjuangan demi kepentingan rakyat. "Tapi katanya voting sudah dimulai," kata SBY.

"Proses politik di DPR yang panas dan cepat itu tidak sepenuhnya saya ketahui, karena faktor teknis. Saya dalam perjalanan dari New York ke DC," SBY menambahkan. "Insya Allah, sampai kapan pun saya akan jaga amanah untuk berpolitik yang baik, tanpa agenda tersembunyi dan niat buruk, apalagi menipu."