Suara.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok mengatakan tidak ada sanksi untuk Ketua Fraksi Demokrat DPR Nurhayati Assegaf terkait keputusan walk out dari sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada menjadi UU.
"Tidak ada sanksi. Yang ada nanti akan didudukkan persoalannya sesuai dengan substansi. Substansinya adalah pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan," kata Mubarok kepada suara.com, Selasa (30/9/2014).
Keputusan Nurhayati berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menginginkan agar pilkada langsung diperjuangkan. Akibat walk out, kubu pendukung pilkada langsung kalah voting dan DPR mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU. Setelah itu, SBY dikecam publik, antara lain karena dianggap gagal mempertahankan Indonesia sebagai negara demokrasi dengan pilkada langsung.
Menurut Mubarok keputusan Nurhayati tidak salah. Keputusan itu berdasarkan pertimbangan opsi ketiga yang ditawarkan Demokrat, yakni pilkada langsung plus 10 syarat, tidak mendapat dukungan penuh di sidang.
"Nanti akan didudukkan persoalannya, dari yang diinginkan dengan realitasnya," kata Mubarok.
Mubarok justru menyalahkan Fraksi PDI Perjuangan yang pada sidang paripurna itu tidak ikut walk out.
"Nyatanya PDI Perjuangan aja tidak ikut WO. Harusnya ikut WO sehingga sidang tidak jadi," kata dia. "Jadi, kekesalan terhadap PDI Perjuangan jangan ditimpakan ke SBY."
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional
-
Nestapa Ratusan Eks Pekerja PT Primissima, Hak yang Tertahan dan Jerih Tak Terbalas
-
Ahli Bedah & Intervensi Jantung RS dr. Soebandi Jember Sukses Selamatkan Pasien Luka Tembus Aorta
-
Wamen Dzulfikar: Polisi Aktif di KP2MI Strategis Perangi Mafia TPPO
-
Anggota DPR Ini Ingatkan Bahaya Pinjol: Banyak yang Ngira Itu Bisa Selesaikan Masalah, Padahal...
-
Gibran Wakili Prabowo di Forum KTT G20, DPR: Jangan Cuma Hadir, Tapi Ikut Dialog
-
Mahfud MD Sebut Prabowo Marah di Rapat, Bilang Bintang Jenderal Tak Berguna Jika Tidak Bantu Rakyat
-
RUU PPRT 21 Tahun Mandek, Aktivis Sindir DPR: UU Lain Kilat, Nasib PRT Dianaktirikan