Suara.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok mengatakan tidak ada sanksi untuk Ketua Fraksi Demokrat DPR Nurhayati Assegaf terkait keputusan walk out dari sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada menjadi UU.
"Tidak ada sanksi. Yang ada nanti akan didudukkan persoalannya sesuai dengan substansi. Substansinya adalah pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan," kata Mubarok kepada suara.com, Selasa (30/9/2014).
Keputusan Nurhayati berbeda dengan sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menginginkan agar pilkada langsung diperjuangkan. Akibat walk out, kubu pendukung pilkada langsung kalah voting dan DPR mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU. Setelah itu, SBY dikecam publik, antara lain karena dianggap gagal mempertahankan Indonesia sebagai negara demokrasi dengan pilkada langsung.
Menurut Mubarok keputusan Nurhayati tidak salah. Keputusan itu berdasarkan pertimbangan opsi ketiga yang ditawarkan Demokrat, yakni pilkada langsung plus 10 syarat, tidak mendapat dukungan penuh di sidang.
"Nanti akan didudukkan persoalannya, dari yang diinginkan dengan realitasnya," kata Mubarok.
Mubarok justru menyalahkan Fraksi PDI Perjuangan yang pada sidang paripurna itu tidak ikut walk out.
"Nyatanya PDI Perjuangan aja tidak ikut WO. Harusnya ikut WO sehingga sidang tidak jadi," kata dia. "Jadi, kekesalan terhadap PDI Perjuangan jangan ditimpakan ke SBY."
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat
-
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer
-
Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi di Papua Imbas 12 Warga Sipil Meninggal
-
Warga Lebanon Pulang di Tengah Gencatan Senjata Rapuh, Serangan Israel Masih Terjadi
-
Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu
-
Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
Dipolisikan Kasus Penistaan Agama, JK Larang Umat Islam Demo Bela Dirinya: Jangan!