Suara.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali melantik lima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2014-2019, yakni Ketua Zulkifli Hasan, dan empat Wakil Ketua, Mahyuddin, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta Odang di sidang paripurna MPR, Jakarta, Rabu (8/10/2014).
"Saudara wajib bersumpah dan berjanji sesuai agama saudara, menerapkan nilai Pancasila, mematuhi Undang-undang Dasar 1945, beserta Peraturan turunan Undang-Undangnya," kata Hatta.
Ketua MA mengingatkan lima pimpinan MPR terpilih untuk menegakkan kehidupan demokrasi, serta konsisten untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, dan daerah untuk mewujudkan tujuan nasional.
"Saya akan terus menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti terhadap bangsa dan negara. Saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah, untuk mewujudkan tujuan nasional," ujar kelima pimpinan MPR.
Setelah Hatta Ali menandatangani buku pelantikan tersebut, pimpinan MPR sementara Maemanah Umar, dari Fraksi Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menyerahkan secara simbolis palu persidangan MPR.
Ketua MPR Zulkifli Hasan, dalam pidato pertamanya, berjanji akan mengutamakan kepentingan nasional, dibanding kepentingan Koalisi partai yang mengusungnya, Koalisi Merah Putih.
"Tidak ada agenda paket a (Koalisi Indonesia Hebat) dan paket B (Koalisi Merah Putih), yang ada hanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya.
Agenda terpenting MPR, kata Zulkifli, adalah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dia berjanji akan mengutamakan kesuksesan pelantikan tersebut.
"Mari kita sukseskan pelantikan ini, untuk kepentingan nasional dan NKRI," ujar dia.
Sebelumnya, mayoritas politisi Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil meraih empat kursi pimpinan MPR 2014-2019, bersama satu wakil DPD Osman Sapta Odang setelah mengungguli paket calon pimpinan dari partai Koalisi Indonesia Hebat, dalam pemungutan suara (voting) di sidang paripurna MPR.
Paket pimpinan dari KMP yakni Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional, Mahyiddin dari Partai Golkar, E.E Mangindaan dari Partai Demokrat, Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Oesman Sapta Odang yang merupakan wakil DPD, mendapat 347 suara dari total 678 suara yang diberikan anggota MPR pada sidang paripurna.
Sedangkan, paket pimpinan Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari adalah Calon Ketua, Oesman Sapta Odang dari DPD, dan empat Calon Wakil Ketua yakni Ahmad Basarah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Imam Nahrawi dari Partai Kebangkitan Bangsa, Patrice Rio Capella dari Partai Nasional Demokrat, dan Hazrul Azhar dari Partai Persatuan Pembangunan, mendapat 330 suara. Adapun satu suara lainnya dinyatakan abstain. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- Guru Besar UGM Cium Ada Perubahan Sikap yang Tak Biasa Usai Mama Sinta Lapor Polisi soal Pesta Babi
Pilihan
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
-
Prabowo Pidato 1 Juni 2026: Lawan Asing, Waktunya Kembali ke Ekonomi Pancasila
-
Rambah Cempaka: Perempuan yang Bersemayam di Batu Lumpang
Terkini
-
Jalan Lenteng Agung Ditutup hingga Selasa Pagi
-
Bukan Pemain Baru, Istri Pemilik WO Marwah Ternyata Residivis Penipuan Kelas Kakap
-
Isak Tangis Iringi Pemakaman 5 Korban Bom PD II di Biak, Maut yang Terpendam Puluhan Tahun
-
Kolaborasi dengan FBI, Polda Jateng Ungkap Sindikat Penipuan Online Bermodus Pig Butchering
-
Jokowi Ungkap Alasan Tak Hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
-
Maut dari Masa Lalu, 3 Warga Biak Masih Hilang Usai Ledakan Bom Perang Dunia II
-
Waspada Jasa Badal Haji Bodong, DPR Desak Pemerintah Bentuk Lembaga Resmi
-
Soroti Maraknya Jasa Badal Haji Ilegal, DPR Dorong Pembentukan Lembaga Resmi
-
Ramai Sebutan Gotham City untuk Jakarta Barat, Walkot Iin Mutmainnah Buka Suara
-
Gurita Korupsi Bea Cukai, KPK Bidik 20 Forwarder di Seluruh Pelabuhan Indonesia