Oesman: Harus Ada Sanksi Agar DPD Tak Terbelah

Suara.com - Wakil MPR yang baru saja dilantik Oesman Sapta Odang mengatakan proses Rapat Paripurna Pemilihan Pimpinan MPR sudah berjalan baik.

Meski begitu, Oesman tidak menutup mata bila ada anggota DPD yang memiliki perbedaan pandangan dalam rapat tersebut. Apalagi, banyak anggota DPD yang berlatar belakang sebagai pengurus atau kader partai politik.

"Memang sulit untuk menjaganya, karena banyak yang pernah di partai. Tapi prosesnya sudah bagus, dan tidak perlu kecewa," kata Oesman usai pelantikan Pimpinan MPR, Rabu (8/10/2014).

Lebih lanjut Oesman mengatakan bahwa pihaknya akan menerapkan sanksi agar suara anggota DPD tidak lagi terbelah.

Sanksi, kata Oesman, dapat menjaga soliditas DPD, sehingga kesepakatan dalam pengambilan keputusan tidak berubah.

"Lain kali pakai sanksi. Sekarang kan enggak mungkin, saya masih baru. Ke depan bikin sanksi," ujarnya.

Seperti diketahui, Oesman merupakan calon tunggal pimpinan MPR dari unsur DPD. Namanya masuk ke dalam dua paket pimpinan MPR yang diajukan dua kubu, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Dalam paket KIH, Oesman dicalonkan sebagai Ketua MPR, sedangkan dalam paket yang diajukan KMP, dia dicalonkan sebagai Wakil Ketua MPR.

Berdasarkan hasil voting, paket Koalisi Merah Putih mendapatkan 347 suara. Sedangkan, paket yang diusung KIH mendapat 330 suara. Serta, satu orang abstain.

Dengan begitu, berikut adalah pimpinan MPR yang sah:
1. Ketua MPR dari Fraksi PAN Zulkifli Hasan
2. Wakil Ketua dari Fraksi Golkar Mahyudin
3. Wakil Ketua dari Fraksi Demokrat EE Mangindaan
4. Wakil Ketua dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid 5. Dan, Wakil Ketua Dari perwakilan DPD, Osman Sapta