Suara.com - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, ternyata belum mengganti foto presiden dan wakil presiden baru, yakni Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) di rumah dinasnya. Lelaki, yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu masih memajang foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di dinding rumahnya.
Hal itu terungkap saat Bima menerima kunjungan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Bogor, Sabtu (1/11/2014) malam.
Menyikapi hal tersebut, Bima pun berkilah kalau dirinya sudah memiliki rencana mengganti foto presiden, hanya saja foto resmi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, belum tersedia.
"Oh ya, sebenarnya saya sudah meminta pergantian foto presiden ini, Tetapi karena foto resminya belum turun jadi belum dapat foto presiden yang baru. Saya juga lupa untuk menurunkannya, tolong jangan dipolitisir yah," kata Bima sambil tersenyum.
"Saya kira karena belum turun foto yang barunya, makanya belum bisa diganti. Karena kalau membeli yang ada di pasaran itukan tidak resmi, takutnya malah menyalahi," kata Bima.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidaya menjelaskan, ketentuan untuk mengganti foto presiden dan wakil presiden telah diatur.
"Soal foto ini sudah ada standarnya seperti ukurannya berapa, jadi itu belum kita terima. Makanya belum semua kantor pemerintahan menggantinya. Tetapi setelah ini, Senin (2/11) besok saya akan buat edaran kepada seluruh SKPD untuk mengganti foto presiden dan wakil presiden dengan yang sekarang," kata Ade.
Menyadari hal tersebut, Wali Kota Bima Arya dan Wakil Wali Kota Usmar Hariman berinisiatif untuk menurunkan langsung kedua foto mantan presiden dan wakil presiden periode 2009-2014, di hadapan sejumlah wartawan yang hadir. (Antara)
Berita Terkait
-
PBB Meroket 100 Persen? Kemendagri Turun Tangan Cegah 'Api Pati' Menyebar ke Daerah Lain
-
Ada Demo di Luar, Irjen Kemendagri Kesulitan Tembus Gedung DPR untuk Rapat
-
Efisiensi Anggaran Daerah Jadi Fokus, Pemerintah Kurangi Transfer Pusat
-
Amarah Pati Menggema ke Jakarta, Kemendagri Semprot 104 Daerah yang Naikkan PBB Gila-gilaan
-
Dana Transfer Daerah Turun Jadi 2,9%, Wamendagri Ungkap Misi di Baliknya: Kemandirian Fiskal
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka