Suara.com - Buntut kisruh di internal DPR antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP), membuat gaji anggota dewan terhambat. Gaji mereka bulan Oktober belum kunjung juga diterima.
Seperti politikus PDI Perjuangan yang masuk ke dalam KIH, Nico Siahaan mengakui satu bulan bekerja, terhitung sejak dilantik 1 Oktober, gajinya tak kunjung cair.
"Belum (gajian), bener. Harusnya yang saya tahu kan akhir bulan ini kita sudah gajian. Ya ini kan karena alat kelengkapan dewan belum terbentuk," kata Nico di DPR, Jakarta, Rabu (4/11/2014).
Dia menerangkan, alat kelengkapan dewan yang dibentuk kemarin tidak sah. Karena belum memenuhi kuorum. Namun, meski alat kelengkapan dewan belum terbentuk dan bekerja, gaji sudah seharusnya turun setelah sebulan menjabat sebagai anggota dewan.
Menurutnya, bukan hanya anggota, pimpinan DPR juga belum menerima gajinya.
"Kayaknya juga belum. Sama dong harusnya. Akhir Oktober kemarin. Kalau saya dan temen-teman yang saya tahu belum gajian," tuturnya.
Sementara itu, politisi Golkar yang tergabung dalam KMP, Tantowi Yahya, mengakui juga gajinya belum turun. Dia pun maklum gajinya itu terhambat lantaran terbelahnya DPR.
"Agak cekak juga, tapi bisa dimengerti karena segala sesuat belum berjalan dengan baik, akibatnya banyak alat kelengkapan yang belum, belum bisa bekerja dengan baik, akibatnya struktur mekanisme penggajian terganggu, bukan saja anggota, juga Tenaga Ahli," katanya.
Untuk tenaga ahli, sambung Tantowi, kemungkinan gaji mereka dirapel. Mereka, katanya, baru akan menerima gaji pada bulan Desember. Namun, Tantowi akan mengusahakan gaji untuk tenaga ahlinya.
"Tapi kita akan cari celah untuk bayar mereka," tuturnya.
Berita Terkait
-
Musisi Heru Singgih Ikuti Jejak Tantowi Yahya, Kini Dilantik Jadi Dubes RI untuk Slovakia
-
Buntut Ledakan SMAN 72, DPR Minta Regulasi Platform Digital Diperkuat: Jangan Cuma Game Online
-
Tamparan Bagi Penguasa yang Sakiti Rakyat, Tantowi Yahya usai Keponakan Prabowo Mundur DPR: Salut!
-
Soal Ferry Irwandi, Komisi I DPR Beri Pesan ke TNI: Banyak Kasus Lain yang Lebih Urgent Ditindak
-
Gaya Blak-blakan Menkeu Purbaya Dapat Dukungan Tantowi Yahya
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat