Anggota Demokrat Bisa Pilih atau Tolak Interpelasi

Suara.com - Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan membebaskan anggota partainya di DPR untuk memilih mendukung interpelasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi atau menolak.

"Silakan saja anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menggunakan haknya, hak interpelasi," kata Syarief di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Anggota Komisi I DPR tersebut menambahkan semua anggota dewan memiliki hak konstitusional dan berhak mengambil sikap politik sesuai hati nuraninya

"Saya pikir nggak apa-apa menggunakan hak Interpelasi. Melalui hak interpelasi, hak bertanya, pemerintah berkesempatan untuk menjelaskan soal kenaikan harga BBM," kata Syarief.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto mengatakan fraksinya sampai saat ini belum akan menggalang penggunaan interpelasi. Dengan kata lain fraksi partai ini memilih mendahulukan meminta keterangan pemerintah melalui rapat di tingkat komisi.

"Kalau jawabannya proporsional, sesuai dengan yang ditanyakan dan tidak ada undang-undang yang dilanggar, maka cukup," katanya.

"Tapi kalau sebaliknya, kalau jawaban tidak profesional dan terindikasi melanggar UU, tentu bisa menaikkan statusnya, bisa interpelasi," Agus menambahkan.

Siang ini, Koalisi Merah Putih akan menggelar rapat internal untuk mematangkan argumentasi interpelasi.

Partai Demokrat merupakan partai yang menyatakan diri netral setelah kekalahan telak di Pemilu 2014. Partai ini menyatakan netral, namun kenyatannya mereka "dekat sekali" dengan Koalisi Merah Putih. Koalisi tersebut sampai memberi jatah kursi pimpinan DPR kepada Demokrat.