Ketua MPR 'Curhat' Alasan Prabowo Hadir di Pelantikan Jokowi

Suara.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan menceritakan bagaimana alur komuniksi politik dirinya dengan beberapa Ketua Umum Partai Politik untuk hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi dan Jusuf Kalla pada 20 Oktober 2014.

Menurut dia, upaya agar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hadir di acara itu cukup alot dan membutuhkan banyak waktu. Namun Mantan Menteri Kehutanan itu mengatakan dirinya tetap berusaha agar Prabowo bersedia hadir.

"Ibarat kereta, sudah banyak penumpang yang sudah naik, hanya tinggal bebrapa pentolan, namun tetap dilakukan komunikasi politik. Maka saya  kontak Pak Prabowo, beberapa kali itu, maka terakhir saya bilang Bapak kalau hadir maka lengkaplah, kalau tidak akan tawar acara ini, dan nama baik akan rusak diberitakan oleh media," cerita Zulkifli di Auditorium Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Jakarta Ciputat, Tanggerang Selatan, Sabtu(13/12/2014).

Dia juga mengatakan bahwa yang terpenting dalam mengedepankan kepentingan negara adalah harus melakukan komunikasi. Kerena menurutnya dalam bernegara, bukan kepentiangan pribadi dan kelompok yang lebih diutamakan. Karena itu, dia mengatakan ada dua nilai penting dalam komunikasi di parlemen adalah musyawarah dan gotong-royong.

" Komunikasi politik parlemen, ada dua saja, musywarah dan gotong-royong, itulah ciri khas Indonesia. Kepentingan bangsa diatas segalaya, kalau terbalik maka akan sulit," tambahnya.

Karena itu dia sangat menyambut baik situasi politik yang akhir-akhir ini sudah mulai membaik di parlemen. Dia mengatakan bahwa adanya isu menjadi hal dasar dalam berpandangan, bukan berdasarkan koalisi lagi menjadi suatu gejala awal menuju terciptanya kepentingan bangsa ini.

"Saya sudah lupa KMP dan KIH itu. Ada bebrapa dari KMP sudah ke KIH karena soal isu, itu yang betul, karena kepentingan negara bukan soal Jokowi atau siapa pun. Hal itu akan menjadi lebih mudah dalam membangun negara, kita akan bangun komunikasi politik dengan pemerintah," tutupnya.