Pemerintah Diingatkan Untuk Tidak Mencampuri Konflik Golkar

Suara.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro meminta pemerintah Jokowi-JK tidak terlibat dalam menyelesaikan dualisme kepemimpinan di Partai Golkar.  Menurut Siti Pemerintah harus netral dan berada di posisi yang lebih tinggi dari kedua kelompok yang kini sedang memperebutkan partai berlambang pohon beringin.

"Saya sarankan agar Jokowi tidak terlibat dalam menyelesaikan konflik partai Golkar. Serahkan pada Mahkamah Partai dan Dewan Pertimbangan Partai yang menyelesaikannya," tegas Siti di sela sebuah diskusi di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta Ciputat, Tanggerang, Sabtu (13/12/2014).

Dualisme kepemimpinan di Partai Golkar meruncing, setelah kedua kubu melapor ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saat ini kedua kubu tengah menunggu keputusan Kemenkumham.

Sementara Direktur Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, menyarankan kedua pihak melakukan rekonsiliasi dengan membagi masa kekuasaan. Ini berarti kedua pemimpin baik Agung Laksono dan Aburizal mendapatkan jatah dua setengah tahun atau setengah dari periode lima tahun.

"Hanya ada dua cara untuk lakukan rekonsiliasi, yaitu dengan membagi kekuasaan, 2,5 tahun untuk ARB dan sisanya untuk Agung, atau sebaliknya, kalau tidak harus bisa diselesaikan dengan langkah hukum di pengadilan," kata Ray.