Diancam Parlemen, Ahok Tak Ciut Nyali

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) tidak gentar menghadapi ancaman parlemen Ibu Kota yang bakal menolak pengalokasian anggaran untuk mendukung kerja sama pengembangan peternakan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"MoU yang sudah kami tanda tangani ini akan ditindaklanjuti oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan DPRD," katanya di Kupang, Sabtu (20/12/2014), usai penandatangan nota kesepahaman dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ahok mengatakan, MoU dengan Pemerintah NTT merupakan kelanjutan dari kesepakatan yang sudah dikomunikasikan antara mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Gubernur Frans Lebu Raya.

"Jadi, ruang politik dari parlemen untuk mempersoalkan anggaran terkait kerja sama tersebut, tampaknya tidak ada. Tetapi, jika parlemen mempersoalkan, misalnya, saya akan hadapi," katanya menegaskan.

Ia menambahkan semua pihak harus berpikir positif karena bagaimana pun penduduk Jakarta yang menghabiskan sekitar 160 ton daging sapi dalam sehari itu harus terus disuplai.

"Dari pada kita impor, mendingan kerja sama dengan NTT yang memang daerah penghasil ternak," ujarnya.

Anggaran yang akan dialokasikan Pemprov DKI Jakarta terkait kerja sama dimaksud masih dihitung dan dianalisa, meski sebelumnya sudah dikabarkan mencapai sekitar Rp2 triliun.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik sebelumnya mengatakan rencana investasi ternak sapi di Nusa Tenggara Timur senilai Rp2 triliun itu hanya sebuah mimpi belaka.

"Siapa yang melaksanakan dan bertanggung jawab, bagaimana bentuk investasinya, dan apa keuntungan DKI Jakarta, sampai sekarang kami belum tahu. Ini hanya khayalan," kata Taufik yang juga Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu.

Dia mengatakan investasi dengan menggunakan anggaran daerah bukan kegiatan main-main. Sebelum dilaksanakan, kegiatan itu harus melewati berbagai tahapan, salah satunya kajian teknis.

Hasil kajian itu harus dipaparkan kepada DPRD DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta pun belum tentu menyetujui kegiatan itu, apalagi anggaran investasi mencapai Rp2 triliun.

"Sampai sekarang kami belum menerima kajian itu. Bagaimana mungkin kegiatannya bisa dilaksanakan," ujarnya.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghani tidak mengetahui pemerintah setempat akan melakukan investasi di sektor peternakan sapi di NTT.

Ghani pun merasa kaget setelah mendapat informasi bahwa Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah NTT sudah menandatangani nota kesepahaman terkait rencana yang direalisasikan tahun 2015.

Dia menegaskan Fraksi Gerindra menolak rencana itu. Alasannya, wilayah NTT terlalu jauh dari Jakarta.

Jika ingin berinvestasi ternak sapi, kata dia, lebih efesien dan optimal di Tapos, Bogor. Peternakan sapi di Tapos itu sudah lama, terjamin kualitasnya dan cukup terkenal.

Di Tapos, lanjutnya, terdapat tempat pembibitan, penggemukan dan pemotongan sapi. Bahkan ada peternakan khusus sapi perah.

"Kalau investasi sapi di NTT itu membutuhkan biaya yang besar, proses sulit dan pendistribusian daging sapi yang lama. Kenapa harus investasi jauh-jauh di NTT, kalau ada yang lebih baik di Tapos, Bogor," katanya. (Antara)