Komnas HAM: Halau Massa, Polisi Gunakan Peluru Tajam di Paniai

Suara.com - Komnas HAM telah melakukan investigasi terhadap kasus penembakan yang terjadi di Kabupaten Paniai, Papua pada 8 Desember lalu.

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua data, fakta, informasi dan temuan di lapangan, keterangan saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, salah satu kesimpulan sementara Komnas HAM adalah polisi menggunakan peluru tajam saat akan menghalau massa di Kabupaten Paniai.

“Terdapat bukti yang cukup ditemukannya penggunaan peluru tajam dalam pengahalauan massa. Pihak penyidik Kepolisian masih mendapatkan hambatan dalam melakukan penyidikan, salah satunya karena korban yang meninggal tidak dilakukan otopsi sehingga tidak diketahui penyebab kematian dan tidak diketahui apakah masih terdapat proyektil atau tidak.” Kata Ketua Tim Investigasi Komnas HAM Maneger Nasution dalam keterangan tertulis dari Komnas HAM yang diterima suara.com, Kamis (25/12/2014).

Peristiwa kekerasan yang terjadi pada 7-8 Desember 2014 di Kab. Paniai berawal dari arogansi yang diduga oknum anggota Timsus 753 yang melakukan pemukulan terhadap anak-anak yang berada di Posko Natal di Bukit Togokotu. Aksi ini kemudian memicu penembakan terhadap massa yang menewaskan lima warga dan melukai puluhan lainnya.

“Tidak ditemukannya bukti yang cukup terkait situasi mengancam yang dilakukan oleh masyarakat sebagai dasar digunakannya kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dan TNI. Dalam peristiwa kekerasan di Kab. Paniai Prov. Papua terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dijamin di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan di bidang hak asasi manusia,” kata Nasution.

Nasution menambahkan, pihak kepolisian masih tetap mendorong penyelesaian/penegakan hukum dalam peristiwa kekerasan yang terjadi di Distrik Paniai Timur, Kab. Paniai, untuk mengetahui siapa yang bertanggungjawab. Saat ini belum dilakukan proses penyelesaian secara adat oleh Pemerintah Kab. Paniai dan masyarakat.