Suara.com - Anggota DPR Papua Ruben Magai mengungkapkan, kasus penembakan di Enarotali, Kabupaten Paniai termasuk kategori pelanggaran HAM berat.
Menurut dia, aparat TNI dan Polri telah melepaskan tembakan ke arah masyarakat yang tidak bersenjata secara sadis. Karena itu, kata dia, Kapolda Papua dan Pangdam Cendrawasih harus bertanggung jawab atas peristiwa yang menewaskan lima warga tersebut.
“Saya pikir Kapolda dan juga Pangdam harus mengundurkan diri karena mereka adalah atasan dari pelaku penembakan itu. Warga itu ditembak seperti kelinci yang ada di dalam kandang. Polisi dan TNi sepertinya sudah tidak paham lagi dengan pendekatan kemanusian dan juga hak asasi manusia,” kata Ruben kepada suara.com melalui sambungan telepon, Rabu (10/12/2014).
Ruben menambahkan, masalah yang terjadi di Papua bukan hanya menjadi masalah Indonesia tetapi sudah menjadi permasalahan di dunia. Karena itu, kasus penembakan yang terjadi di Paniai harus segera dituntaskan.
Menurut dia, penembakan di Paniai terjadi setelah adanya teguran yang dilakukan oleh pemuda setempat kepada pengemudi mobil yang tidak menyalakan lampu.
Tidak terima dengan teguran itu, orang yang ada di dalam mobil itu kemudian memukul pemuda itu. Keesokan harinya, masyarakat mencari orang yang memukul pemuda itu. Tanpa disadari, terdengar bunyi senjata yang menewaskan lima warga, sebagian besar adalah anak sekolah.
Berita Terkait
-
Momen Bersejarah di Papua Tengah, Ketua DPRPT Sementara Maksimus Takimai Janjikan Ini
-
Sah! Anggota DPR Papua Tengah Periode 2024-2029 Resmi Bertugas
-
12 Mobil Dinas Terbakar di Area Parkir DPR Papua, Penyebabnya Masih Diselidiki
-
Prajurit TNI Taruh Uang Ganti Rugi di Peti Jenazah Korban Kekerasan, Anggota DPR Papua Murka: Penghinaan Bagi Kami!
-
Sambangi Komnas HAM Minta Kesehatan Lukas Enembe Diperhatikan, Tapi Anggota DPRP Bungkam Soal Judi Kasino Gubernur Papua
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO