Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan tidak akan mencampuri hak Presiden Joko Widodo dalam kaitannya dengan pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri baru yang akan dilaksanakan tahun ini.
"Pada saat Presiden mengusulkan calon Panglima TNI dan Kapolri, sikap saya sangatlah tegas dan jelas. Saya selalu menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh di-voting. Hal ini bukan berarti saya setuju terhadap orang per orang yang diusulkan," kata Megawati di acara HUT PDI Perjuangan ke 42, di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1/2015).
Megawati mengatakan pemilihan Panglima TNI dan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden.
"Saya tidak akan pernah menyampaikan sikap penolakan, demi penghormatan terhadap institusi TNI dan Polri," katanya.
Seperti diketahui, dalam waktu dekat Kapolri Jenderal Sutarman akan mengakhiri masa bhakti. Presiden Joko Widodo telah mengusulkan calon tunggal Kapolri, yakni Komisaris Jenderal Budi Gunawan, kepada DPR. Budi tak lain adalah mantan ajudan Megawati ketika dulu masih menjabat Presiden RI.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik November 2025, Cocok Buat PUBG Mobile
-
Ratusan Hewan Ternak Warga Mati Disapu Awan Panas Gunung Semeru, Dampak Erupsi Makin Meluas
Terkini
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!
-
Merasa Terbantu Ada Polisi Aktif Jabat di ESDM, Bagaimana Respons Bahlil soal Putusan MK?
-
Terbongkar! Sindikat Pinjol Dompet Selebriti: Teror Korban Pakai Foto Porno, Aset Rp14 Miliar Disita
-
Usut Kasus Korupsi Haji di BPKH, KPK Mengaku Miris: Makanan-Tempat Istirahat Jemaah jadi Bancakan?
-
Jember Kota Cerutu Indonesia: Warisan yang Menembus Pasar Global
-
Dissenting Opinion, Hakim Ketua Sebut Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Harusnya Divonis Lepas
-
Komisi III 'Spill' Revisi UU Polri yang Bakal Dibahas: Akan Atur Perpanjangan Batas Usia Pensiun
-
Jadi Pondasi Ekonomi Daerah, Pemprov Jateng Beri Perhatian Penuh pada UMKM
-
Buntut Demo Agustus Ricuh, 21 Aktivis Didakwa Hina Presiden dan Lawan Aparat