Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diketahui telah melakukan uji coba pelarangan sepeda motor untuk tidak melewati Jalan MH Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat sejak 17 Desember 2014 lalu.
Sehubungan dengan itu, tepat sehari setelah tanggal 17 Januari 2015, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bekerja sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya, rencananya akan mulai menerapkan tilang bagi pengendara roda dua yang memasuki ruas jalan protokol itu. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Per tanggal 18 (Januari 2015), mulai ditilang (pengendara roda dua yang melintasi jalan tersebut)," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (15/1/2015).
Sebelumnya disebutkan, setelah genap sebulan sejak uji coba, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi untuk melihat hasil dari pelarangan roda dua tersebut. Jika efektif mengurangi kemacetan, uji coba itu disebut akan diubah menjadi kebijakan resmi.
Ahok sendiri sebelumnya juga mengatakan bahwa setelah uji coba pelarangan itu diberlakukan, tak sedikit pengguna sepeda motor yang melanggarnya. Namun selama ini, mereka hanya mendapat teguran dari petugas.
"Selama ini pengendara roda dua tidak pernah dikenakan tilang, hanya teguran dari petugas saja," kata Ahok.
Sementara itu, mantan Bupati Belitung Timur ini membantah wacana bahwa Pemprov DKI berencana segera melakukan perluasan pelarangan sepeda motor. Setidaknya menurutnya, hal itu belum akan diterapkan dalam waktu dekat.
"Enggak (belum ada perluasan). Busnya belum ada," tandas Ahok.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian