Suara.com - Seorang tukang ojek mengancam akan menjadi copet apabila rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang akan memperluas pelarangan sepeda motor melintasi di jalan-jalan ibu kota jadi diterapkan.
Hal itu dikatakannya ketika puluhan tukang ojek yang mengatas namakan Front Transpotasi Jakarta atau FrontJak ini menggelar unjuk rasa terkait rencana kebijakan itu di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta.
"Apabila tidak bisa jadi ojek, kami siap jadi pencopet. Kami akan salahkan Ahok (Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama)," kata Sekjen front transportasi Jakarta Yanto ketika berorasi didepan kantor Ahok, Kamis (8/1/2015).
"Bukan kami tidak mau kerja, tapi inilah penghasilan kami (jadi tukang ojek)," tambah dia.
Terkait kebijakan Pemprov yang telah menerapkan pelarangan sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin - Jalan Medan Merdeka Barat ini juga telah dinilai sangat merugikan dirinya dan para tukang ojek.
"Sehari dulu 10 kali ngantar sekarang 2 kali. Penurunan mencapai 80 persen. Rata-rata turun dari stasiun terus ke gedung-gedung, gara-gara dilarang kan jadi susah kalau harus muter-muter. Kebanyakan penumpang nggak mau muter," jelas Yanto kesal.
Dia menilai kebijakan itu malah menambah kerugian dikalangan masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua setiap harinya.
"Pengguna ojek rugi, ojeker juga rugi. Ahok nggak rugi," tutup Yanto.
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!