Suara.com - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Benjamin Bukit mengungkapkan, kendala utama dalam menangani penertipan parkir liar yang tersus menjelamah di titik-titik ibu kota.
Tak hanya itu, dia juga mengaku hampir semua parkir liar di Jakarta sudah diduduki preman.
"Tidak mampu kita kalau sendiri untuk memberantas premanisme. Misalnya kayak penertiban (parkir liar) di Tanah Abang, itu kan kental premanismenya," ujar Benjamin, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2015).
Dengan banyaknya preman disetiap lapak-lapak parkir liar, Benjamin mengaku kini pihaknya akan meminta bantuan dari TNI dan pihak Polri, hal itu dilakukan agar nantinya penertiban berjalan aman.
"Kita harus dibantu TNI dan Polri. Enggak mampu kita kalau sendiri untuk memberantas premanisme. Itu kan kental premanismenya . Jadi tidak mampu kita kalau sendiri. Daripada kita mati konyol," jelas Benjamin.
Terkait jumalah personil, kini Benjamin masih melakukan pengkajian, termasuk meminta penambahan anggaran untuk penambahan personil tambahan tersebut dari sebelumnya hanya Rp2 miliar yang dialokasikan untuk uang makan sebesar Rp38.000 ribu per personel disetiap harinya.
Apabila penambahan anggaran bisa direalisasikan, kata Benjamin, nantinya personel TNI atau Polri yang diperbantukan di Dishub tidak hanya akan sekedar mendapat uang makan, tetapi juga uang saku sebesar Rp250.000 per personel per harinya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
Terkini
-
Bertahan di Tengah Bencana: Apa yang Bisa Dimakan dari Jadup Rp 10 Ribu Sehari?
-
Hampir Sebulan Pasca Banjir Bandang, Aceh Tamiang Masih Berkubang Lumpur dan Menahan Lapar
-
Sikap PKB Usai Kiai Ma'ruf Amin Pilih Jalan Uzlah
-
Dari Masa ke Masa UMP DKI Jakarta Dalam 9 Tahun Terakhir
-
Rencana Nominal Kenaikan Jadup Korban Bencana Masih Tunggu Arahan Presiden
-
Punya Kafe di Bandung hingga Korsel Tapi Tak Masuk LHKPN, Ridwan Kamil Bakal Diperiksa KPK Lagi
-
Jampidsus Tegaskan Ada Keterlibatan Riza Chalid Dalam Dugaan Kasus Korupsi Petral
-
Buntut Kasus Perundungan Disabilitas, Anggota Komisi X Desak Bahasa Isyarat Masuk Kurikulum Nasional
-
SBY: Penanganan Bencana Tidak Segampang yang Dibayangkan, Perlu Master Plan yang Utuh
-
Ketuk Hati Kepala Daerah, Mendagri Tito: Bantu Saudara Kita di Sumatera yang Kena Bencana