Suara.com - Presiden Joko Widodo menegaskan konsolidasi pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan.
"Saya ingin sampaikan dalam manajemen negara dan tata negara kita diperlukan konsolidasi dari atas ke bawah, untuk kita punya visi besar yang sama supaya kita punyai gagasan besar dalam organisasi besar kita ini," kata Presiden saat membuka pertemuan dengan para wali kota dan bupati di Ruang Garuda Istana Bogor, Kamis (29/1/2015).
Kepala negara mengatakan pertemuan dengan kepala daerah dapat diagendakan pertiga bulan atau enam bulan sekali agar ada pandangan yang sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengenai program pembangunan.
"Pertemuan seperti ini akan kita rutinkan per tiga bulan atau setiap empat bulan akan dilihat oleh mendagri atau setengah tahun, sehingga semua sudah segaris arah untuk perbaikan daerah," kata Presiden.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pertemuan yang berlangsung kali ini merupakan pertemuan ketiga setelah sepekan sebelumnya pertemuan dengan bupati dari Sumatera dan Kalimantan.
"Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ada kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk lakukan program strategis nasional. Arahan Presiden jelas bahwa pada bab XIII pasal 344 asas penyelenggaraan pemerintah daerah, wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang menjadi kewajiban daerah," katanya.
Mendagri mengatakan dalam pertemuan itu, kepala daerah bisa menyampaikan masalah-masalah di daerah dan juga bagaimana kondisi daerah kepada Presiden.
Ditambahkannya, Presiden juga akan melakukan pertemuan dengan kepala daerah yang memiliki kecamatan di daerah perbatasan. Terdapat 173 kecamatan di Indonesia yang berada di daerah perbatasan.
Pertemuan ketiga, antara Presiden dengan Kepala Daerah pada Kamis (29/1) diikuti oleh 110 bupati dari Papua, Papua Barat dan Sulawesi termasuk dua wali kota di Papua, yaitu Sorong dan Jayapura.
Pertemuan itu juga dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimujono, Seskab Andi Widjojanto serta Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Isran Noor.
Secara keseluruhan, Presiden direncanakan bertemu dengan 416 Bupati dan 98 wali kota dari seluruh Indonesia.
Pertemuan pertama dilakukan pada Kamis (22/1) diikuti 101 Bupati dari wilayah Sumatera, pertemuan kedua pada Jumat (23/1) diikuti 103 Bupati dari Kalimantan, Nusa Tenggara dan Sumatera.
Untuk bupati dan wali kota di Jawa dan Maluku akan dilakukan pada waktu mendatang. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Pakar Tolak Keras Gagasan 'Maut' Bahlil: Koalisi Permanen Lumpuhkan Demokrasi!
-
Gus Yahya Ngaku Sejak Awal Inginkan Islah Sebagai Jalan Keluar Atas Dinamika Organisasi PBNU