Suara.com - Sejak Komisaris Jenderal Budi Gunawan disetujui DPR menjadi Kapolri, sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum juga melantiknya. Penundaan pelantikan terjadi karena Budi ditetapkan KPK menjadi tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi.
PDI Perjuangan mengatakan yang perlu dipertimbangkan dalam kasus ini bukan soal kecewa atau tidak terhada penundaan pelantikan Budi, tetapi bagaimana Presiden Joko Widodo menghargai proses hukum dan politik yang telah dilewati.
"Ini bukan kecewa atau tidaknya, tetapi bagaimana kita harus menghargai proses yang sudah dilakukan,," kata politisi PDI Perjuangan Pramono Anung di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2015).
Pramono mengatakan ada proses politik dan hukum yang ditempuh selama proses pencalonan Budi menjadi Kapolri. Proses politik di DPR dan proses hukum saat ini sedang berlangsung.
"Ini kan ada prosesnya, politik dan hukum, politik sudah selesai, tinggal masalah hukum sekarang, kita tunggu saja keputusan Presiden, bukan langsung diminta dibatalkan, kalau memang bersalah silakan dihukum saja," kata mantan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014.
Publik menilai Jokowi belum bersikap tegas terhadap Kapolri karena masih ada tarik menarik di lingkaran Jokowi, ada yang meminta Jokowi melantik Budi, ada juga yang meminta membatalkannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
Dobrak Kemacetan Jakarta-Banten, Jalur MRT Bakal Tembus Sampai Balaraja
-
Pakar Soal Kasus Chromebook: Bukti Kejagung Bisa Gugurkan Dalih Niat Baik Nadiem Makarim
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial
-
Nekat Bongkar Trotoar Tanpa Izin, Pengelola Hotel di Pondok Indah Kena Sanksi
-
Sebelum Lakukan Pemutihan Utang BPJS, Pemerintah Ingin Pastikan Hal Ini