Suara.com - Sejak Komisaris Jenderal Budi Gunawan disetujui DPR menjadi Kapolri, sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum juga melantiknya. Penundaan pelantikan terjadi karena Budi ditetapkan KPK menjadi tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi.
PDI Perjuangan mengatakan yang perlu dipertimbangkan dalam kasus ini bukan soal kecewa atau tidak terhada penundaan pelantikan Budi, tetapi bagaimana Presiden Joko Widodo menghargai proses hukum dan politik yang telah dilewati.
"Ini bukan kecewa atau tidaknya, tetapi bagaimana kita harus menghargai proses yang sudah dilakukan,," kata politisi PDI Perjuangan Pramono Anung di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2015).
Pramono mengatakan ada proses politik dan hukum yang ditempuh selama proses pencalonan Budi menjadi Kapolri. Proses politik di DPR dan proses hukum saat ini sedang berlangsung.
"Ini kan ada prosesnya, politik dan hukum, politik sudah selesai, tinggal masalah hukum sekarang, kita tunggu saja keputusan Presiden, bukan langsung diminta dibatalkan, kalau memang bersalah silakan dihukum saja," kata mantan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014.
Publik menilai Jokowi belum bersikap tegas terhadap Kapolri karena masih ada tarik menarik di lingkaran Jokowi, ada yang meminta Jokowi melantik Budi, ada juga yang meminta membatalkannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis
- Beda Biaya Masuk Ponpes Al Khoziny dan Ponpes Tebuireng, Kualitas Bangunan Dinilai Jomplang
- 5 Fakta Viral Kakek 74 Tahun Nikahi Gadis 24 Tahun, Maharnya Rp 3 Miliar!
- Promo Super Hemat di Superindo, Cek Katalog Promo Sekarang
- Tahu-Tahu Mau Nikah Besok, Perbedaan Usia Amanda Manopo dan Kenny Austin Jadi Sorotan
Pilihan
-
Cuma Satu Pemain di Skuad Timnas Indonesia Sekarang yang Pernah Bobol Gawang Irak
-
4 Rekomendasi HP Murah dengan MediaTek Dimensity 7300, Performa Gaming Ngebut Mulai dari 2 Jutaan
-
Tarif Transjakarta Naik Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat?
-
Stop Lakukan Ini! 5 Kebiasaan Buruk yang Diam-diam Menguras Gaji UMR-mu
-
Pelaku Ritel Wajib Tahu Strategi AI dari Indosat untuk Dominasi Pasar
Terkini
-
Sekolah Rakyat di Situbondo Tetap Jalan 2026, Bupati Tegaskan Tidak Sepi Peminat
-
Terkunci dalam Kamar Saat Kebakaran, Pria ODGJ Tewas di Tambora
-
Bahasa Inggris Jadi Mapel Wajib SD-SMA Mulai 2027, Kemendikdasmen Siapkan Pelatihan Guru Massal
-
Komisi XIII DPR Dorong Kasus Konflik TPL di Danau Toba Dibawa ke Pansus Agraria
-
Jakpro Siapkan Kajian Teknis Perpanjangan Rute LRT Jakarta ke JIS dan PIK 2
-
'Apapun Putusannya, Kami Hormati,' Sikap Kejagung di Ujung Sidang Praperadilan Nadiem Makarim
-
Detik-detik Gempa Dahsyat di Filipina, Alarm Tsunami Aktif Buat Sulut dan Papua
-
Menko Zulkifli Hasan Panen Ayam Petelur, Apresiasi PNM Bangun Ketahanan Pangan Desa
-
Seskab Teddy Sampaikan Santunan dari Prabowo untuk Keluarga Prajurit yang Gugur Jelang HUT ke-80 TNI
-
Terungkap! Ini 'Dosa' Eks Kajari Jakbar yang Bikin Jabatannya Lenyap