Suara.com - Sejak Komisaris Jenderal Budi Gunawan disetujui DPR menjadi Kapolri, sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum juga melantiknya. Penundaan pelantikan terjadi karena Budi ditetapkan KPK menjadi tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi.
PDI Perjuangan mengatakan yang perlu dipertimbangkan dalam kasus ini bukan soal kecewa atau tidak terhada penundaan pelantikan Budi, tetapi bagaimana Presiden Joko Widodo menghargai proses hukum dan politik yang telah dilewati.
"Ini bukan kecewa atau tidaknya, tetapi bagaimana kita harus menghargai proses yang sudah dilakukan,," kata politisi PDI Perjuangan Pramono Anung di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2015).
Pramono mengatakan ada proses politik dan hukum yang ditempuh selama proses pencalonan Budi menjadi Kapolri. Proses politik di DPR dan proses hukum saat ini sedang berlangsung.
"Ini kan ada prosesnya, politik dan hukum, politik sudah selesai, tinggal masalah hukum sekarang, kita tunggu saja keputusan Presiden, bukan langsung diminta dibatalkan, kalau memang bersalah silakan dihukum saja," kata mantan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014.
Publik menilai Jokowi belum bersikap tegas terhadap Kapolri karena masih ada tarik menarik di lingkaran Jokowi, ada yang meminta Jokowi melantik Budi, ada juga yang meminta membatalkannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan