Suara.com - Presiden Joko Wododo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diharapkan dapat memilih calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sesuai prosedur yang berlaku dengan sejumlah kriteria yang masuk akal.
Hal itu ditegaskan oleh Anggota Tim Sembilan Imam B Prasodjo kepada media di Balaikota Jakarta, Kamis (5/2/2015).
Iman juga menyindir soal posisi bekas ajudan presiden yang belakangan kerap mengisi posisi calon orang nomor satu di institusi kepolisian maupun TNI.
"Misalnya nih jadi kapolri jalurnya kalo dia pernah jadi ajudan presiden. Kalau itu nanti semua orang rebutan pingin jadi ajudan presiden. Jadi perlu ada kriteria yang lebih masuk akal," tegas Imam.
Sosiolog Universitas Indonesia (UI) itu juga menilai, pemilihan kapolri harus sesuai dengan tahapan yang ada, salah satu solusinya dapat melibatkan KPK, PPATK atau Komnas HAM dan bukan memilih secara karena personal atau kelompok.
"Jadi proses-proses berdasarkan kriteria yang objektif, yang bukan karena hubungan personal, itu saya kira yang harus dibangun dalam sebuah lembaga setingkat Polri. Kalau pemilihan RT/RW orang masih bisa maklumlah. Tapi kalau Polri, pejabat tinggi seperti itu harus ada sistem," kata Imam.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan