Suara.com - Presiden Joko Wododo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diharapkan dapat memilih calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sesuai prosedur yang berlaku dengan sejumlah kriteria yang masuk akal.
Hal itu ditegaskan oleh Anggota Tim Sembilan Imam B Prasodjo kepada media di Balaikota Jakarta, Kamis (5/2/2015).
Iman juga menyindir soal posisi bekas ajudan presiden yang belakangan kerap mengisi posisi calon orang nomor satu di institusi kepolisian maupun TNI.
"Misalnya nih jadi kapolri jalurnya kalo dia pernah jadi ajudan presiden. Kalau itu nanti semua orang rebutan pingin jadi ajudan presiden. Jadi perlu ada kriteria yang lebih masuk akal," tegas Imam.
Sosiolog Universitas Indonesia (UI) itu juga menilai, pemilihan kapolri harus sesuai dengan tahapan yang ada, salah satu solusinya dapat melibatkan KPK, PPATK atau Komnas HAM dan bukan memilih secara karena personal atau kelompok.
"Jadi proses-proses berdasarkan kriteria yang objektif, yang bukan karena hubungan personal, itu saya kira yang harus dibangun dalam sebuah lembaga setingkat Polri. Kalau pemilihan RT/RW orang masih bisa maklumlah. Tapi kalau Polri, pejabat tinggi seperti itu harus ada sistem," kata Imam.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga