Suara.com - Presiden Joko Wododo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diharapkan dapat memilih calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) sesuai prosedur yang berlaku dengan sejumlah kriteria yang masuk akal.
Hal itu ditegaskan oleh Anggota Tim Sembilan Imam B Prasodjo kepada media di Balaikota Jakarta, Kamis (5/2/2015).
Iman juga menyindir soal posisi bekas ajudan presiden yang belakangan kerap mengisi posisi calon orang nomor satu di institusi kepolisian maupun TNI.
"Misalnya nih jadi kapolri jalurnya kalo dia pernah jadi ajudan presiden. Kalau itu nanti semua orang rebutan pingin jadi ajudan presiden. Jadi perlu ada kriteria yang lebih masuk akal," tegas Imam.
Sosiolog Universitas Indonesia (UI) itu juga menilai, pemilihan kapolri harus sesuai dengan tahapan yang ada, salah satu solusinya dapat melibatkan KPK, PPATK atau Komnas HAM dan bukan memilih secara karena personal atau kelompok.
"Jadi proses-proses berdasarkan kriteria yang objektif, yang bukan karena hubungan personal, itu saya kira yang harus dibangun dalam sebuah lembaga setingkat Polri. Kalau pemilihan RT/RW orang masih bisa maklumlah. Tapi kalau Polri, pejabat tinggi seperti itu harus ada sistem," kata Imam.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Akankah Rocky Gerung Hadir? Polda Metro Tunggu Kedatangannya Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Jaga Marwah Non-Blok, Connie Ingatkan Presiden Tak Sembarang Bayar Iuran Dewan Perdamaian
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?