Prabowo Tegaskan Tak Ada Rencana Ubah Batas Defisit 3 Persen, Kecuali Keadaan Darurat

Suara.com - Pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit anggaran sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Hal itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara mengatakan bahwa aturan batas defisit anggaran sebesar 3 persen tidak akan diubah, kecuali dalam kondisi darurat besar seperti pada saat pandemi COVID-19. 

Prabowo mengatakan batas defisit sebagai instrumen penting untuk menjaga kedisiplinan pengelolaan keuangan negara.

“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19,” kata Prabowo dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Bloomberg yang terbit dengan judul “Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis”, dikutip Senin (16/3/2026).

“Saya berharap kita tidak perlu mengubahnya,” sambung Prabowo.

Indonesia telah menetapkan batas defisit anggaran maksimal sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) sejak awal tahun 2000, setelah krisis keuangan Asia. Ketentuan tersebut selama ini menjadi salah satu pilar disiplin fiskal yang diperhatikan oleh para investor.

Prabowo menilai Indonesia lebih beruntung dibanding banyak negara lain karena memiliki sumber daya alam, seperti sawit dan batu bara yang masih relatif murah dan dapat menjamin ketahanan nasional. 

Pada saat yang sama, pemerintah akan terus mengembangkan panas bumi, tenaga surya, tenaga air, serta biofuel sebagai sumber energi alternatif.

“Kalau kita bisa melewati ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien. Kita akan sangat, sangat tidak bergantung pada sumber dari luar," kata Prabowo.

Baca Juga: Pemerintah Bangun Ratusan Toilet dan Revitalisasi Sekolah di Kawasan Transmigrasi

Meskipun banyak negara lain telah meninggalkan target ketat defisit anggaran, Prabowo menegaskan komitmen menjaga disiplin fiskal.

Ia mengatakan Indonesia dulu ingin meniru aturan Uni Eropa yang membatasi defisit fiskal maksimal 3% dari PDB, namun banyak negara di kawasan itu kini tidak lagi mematuhinya.

Meski demikian, Prabowo menolak gagasan sejumlah pemikir ekonomi yang mendorong pertumbuhan dengan menambah utang besar-besaran. Ia mengatakan sejak kecil dididik oleh orang tuanya untuk percaya bahwa pengeluaran harus disesuaikan dengan kemampuan.

“Jangan membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan. Itu adalah prinsip dasar kehidupan untuk bisa bertahan," kata Prabowo.