Suara.com - Pemerintah Indonesia akan menggelar pertemuan bilateral dengan Pemerintah Malaysia dalam kesempatan kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Malaysia hari kedua atau Jumat.
Informasi yang dihimpun di Kuala Lumpur, Jumat menyebutkan sebelum pertemuan bilateral itu, Presiden Joko Widodo akan mengadakan pertemuan terbatas dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak di Putrajaya sekitar pukul 09.00 waktu setempat.
Setelah itu, diagendakan pertemuan bilateral Pemerintah RI dengan Malaysia yang dipimpin PM Najib Razak sekitar pukul 10.00 waktu setempat.
Kedua pemerintah akan memberikan pernyataan pers bersama sekitar pukul 11.20 waktu setempat. Acara dilanjutkan dengan jamuan makan siang dan sholat Jumat.
Pada sore harinya Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan ke industri otomotif Malaysia sekitar pukul 15.00 waktu setempat.
Presiden Joko Widodo juga menyempatkan bertemu dengan masyarakat Indonesia di KBRI Kuala Lumpur sekitar pukul 17.00 waktu setempat.
Sebelumnya Menlu Retno Marsudi menyatakan tahun 2015 Malaysia merupakan Ketua ASEAN. Dalam pertemuan bilateral itu akan banyak yang dibicarakan dalam rangka peningkatan hubungan persahabatan dan kerja sama.
Menurut dia, selain investasi dan pariwisata, juga akan ada peningkatan kerja sama dalam bidang perdagangan dan ketenagakerjaan.
"Nanti kita lihat pembicaraan dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, di bidang pariwisata saat ini jumlah wisman dari Malaysia mencapai sekitar satu juta orang tiap tahun," katanya.
Menlu juga menjelaskan Malaysia sebagai Ketua ASEAN akan memegang peran penting dalam memajukan kawasan itu.
"Bagi Indonesia sendiri, Malaysia merupakan negara ASEAN yang paling dekat secara geografis, jadi kita perlu mempereat hubungan dua bangsa serumpun ini," katanya.
Selain Menlu pejabat Pemerintah Indonesia yang ikut dalam kunjungan Presiden Joko Widodo antara lain Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menaker Hanif Dhakiri, Mendag Rahmat Gobel, Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid. (Antara)
Berita Terkait
-
Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, PSI Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
-
Profil Damai Hari Lubis: Dulu Garang Tuding Ijazah Palsu, Kini 'Luluh' di Depan Jokowi?
-
Dua Tersangka Hoax Ijazah Palsu Temui Jokowi di Solo, Sinyal Kasus Akan Berakhir Damai?
-
Diserang Balik Isu Ijazah Palsu, Roy Suryo Laporkan 7 Pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya!
-
Dokter Tifa: Foto Muda Jokowi Cuma Mirip 1 Persen, 99 Persen Itu Orang Berbeda
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi