Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat mengatakan kehadiran Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ke KPK bisa mempercepat pembentukan Komite Etik KPK untuk menangani dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Abraham Samad.
"Saya kira kehadiran Hasto akan mendorong KPK segera membentuk Komite Etik, Komisi III mendukung pembentukan Komite Etik," kata Martin kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Senin (9/2/2015).
Hasto sudah menyatakan siap memenuhi undangan KPK siang ini untuk memberikan keterangan sekaligus menunjukkan bukti-bukti terkait pernyatannya bahwa Abraham Samad beberapa kali bertemu elite PDI Perjuangan, termasuk Hasto, menjelang Pilpres 2014 untuk membicarakan posisi calon wakil presiden.
"Ini untuk meng-clear-kan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pimpinan KPK," katanya.
"Jadi ketahuan, siapa yang memulai. (PDI Perjuangan) menawarkan Abraham Samad jadi cawapres, atau apakah Abraham Samad yang mendatangi PDI Perjuangan. Atau nama Abraham Samad yang digadang-gadang untuk menaikkan elektabilitas (Jokowi)," kata dia.
Sebelumnya, Hasto sudah memenuhi undangan Komisi III DPR terkait soal itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru