Suara.com - Setelah Wakapolri Komjen Badrodin Haiti ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Kapolri, selanjutnya nama Badrodin akan dikirimkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.
Anggota Komisi Kepolisian Nasional Hamidah Abdurrahman berharap proses politik di Senayan untuk membahas Badrodin didasarkan pada kepentingan bangsa.
"Kami berharap pertimbangan politik bagi bapak-bapak di legislatif adalah kepentingan negara, jangan lagi kepentingan partai, kelompok, apalagi golongan tertentu. Kepentingan negara harus diperhatikan, kepentingan masyarakat secara luas," kata Hamidah kepada suara.com, Rabu (18/2/2015).
Menurut Hamidah, Polri harus diberi kesempatan dulu untuk menata organisasi.
Kompolnas mendukung keputusan Presiden Joko Widodo mengusulkan Badrodin menjadi Kapolri.
"Ya untuk kami di Kompolnas, kami support, kami dukung keputusan Pak Presiden," kata Hamidah.
Hamidah mengatakan keputusan Presiden Jokowi hari ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat.
"Kita sudah capek rasanya, permasalahan pimpinan Polri sudah menyita perhatian, baik pemerintah maupun masyarakat sehingga seolah-olah persoalan negara ini hanya Kapolri," kata Hamidah.
Kompolnas berharap setelah Badrodin dilantik menjadi Kapolri, bisa membuat suasana organisasi Polri kembali kondusif untuk menjaga kebersamaan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan
-
Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari
-
OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi
-
Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo
-
Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli
-
Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita
-
Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500
-
Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi