Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy mengatakan sebaiknya membiarkan Presiden Joko Widodo yang memilih sendiri kepala Badan Intelijen Negara.
"Negara ini membutuhkan suasana kondusif, tidak gaduh, agar Nawa Cita-nya Jokowi-JK bisa terwujud. BIN yang profesional dibutuhkan untuk membantu presiden menciptakan suasana kondusif itu," kata Edy di gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/2/2015).
Dia juga menyitir tudingan Direktur Setara Institute, Hendardi, bahwa mantan Wakil Kepala BIN, As'ad Said Ali, pelanggar HAM.
"Pak As'ad Said Ali bukan pelanggar HAM. Saya sudah tanya ke beberapa komisioner Komnas HAM bahwa tidak ada dokumen apapun di Komnas HAM yang menyatakan Pak As'ad terlibat dalam pelanggaran HAM," kata Edy.
"Saya kira tuduhan personal kepada beliau sangat subyektif dan berdasarkan kepada kebencian pribadi. Jangan melakukan kriminalisasi kepada seseorang," katanya.
As'ad Said adalah Wakil Ketua Umum PBNU. Menurut Edy, As'ad sangat dihormati di lingkungan NU dan kalangan pesantren.
"Kalau ada pihak yang sengaja memainkan isu posisi kepala BIN untuk mengkriminalisasi beliau, saya kira akan banyak yang tersinggung dan menimbulkan reaksi," kata dia.
Hendardi mengatakan ada tiga nama yang disebut-sebut bakal jadi calon kepala BIN. Mereka adalah mantan Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, mantan Wakil Kepala BIN, As'ad Said Ali, dan mantan Wakil Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sjafrie Sjamsoeddin.
Hendardi menduga ketiga nama itu terlibat pelanggaran hak asasi manusia. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar