Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy mengatakan sebaiknya membiarkan Presiden Joko Widodo yang memilih sendiri kepala Badan Intelijen Negara.
"Negara ini membutuhkan suasana kondusif, tidak gaduh, agar Nawa Cita-nya Jokowi-JK bisa terwujud. BIN yang profesional dibutuhkan untuk membantu presiden menciptakan suasana kondusif itu," kata Edy di gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/2/2015).
Dia juga menyitir tudingan Direktur Setara Institute, Hendardi, bahwa mantan Wakil Kepala BIN, As'ad Said Ali, pelanggar HAM.
"Pak As'ad Said Ali bukan pelanggar HAM. Saya sudah tanya ke beberapa komisioner Komnas HAM bahwa tidak ada dokumen apapun di Komnas HAM yang menyatakan Pak As'ad terlibat dalam pelanggaran HAM," kata Edy.
"Saya kira tuduhan personal kepada beliau sangat subyektif dan berdasarkan kepada kebencian pribadi. Jangan melakukan kriminalisasi kepada seseorang," katanya.
As'ad Said adalah Wakil Ketua Umum PBNU. Menurut Edy, As'ad sangat dihormati di lingkungan NU dan kalangan pesantren.
"Kalau ada pihak yang sengaja memainkan isu posisi kepala BIN untuk mengkriminalisasi beliau, saya kira akan banyak yang tersinggung dan menimbulkan reaksi," kata dia.
Hendardi mengatakan ada tiga nama yang disebut-sebut bakal jadi calon kepala BIN. Mereka adalah mantan Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, mantan Wakil Kepala BIN, As'ad Said Ali, dan mantan Wakil Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sjafrie Sjamsoeddin.
Hendardi menduga ketiga nama itu terlibat pelanggaran hak asasi manusia. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Amerika Serikat Siapkan 10.000 Tentara Tambahan Antisipasi Perang Lanjutan Melawan Iran
-
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di UBL Memanas, Dosen Terduga Pelaku Laporkan Balik Mahasiswi
-
Walhi Soroti Pertemuan Satgas PKH dengan Gubernur Sherly Tjoanda, Ada Apa?
-
RUU Pemilu Jadi Tarik Ulur: Demokrat Nilai Tak Perlu Buru-Buru, Golkar Minta Segera Dibahas
-
Israel Diserang Jutaan Lebah, Warga Zionis Ketakutan Yakin Itu Kiriman dari Tuhan
-
Perang Bikin Harga-harga Naik, Kaesang Lobi Dubes Iran Buka Jalur Selat Hormuz untuk Pertamina
-
DPM Perdokjasi Resmi Bekerja Sama dengan 13 Asuransi untuk Perkuat Penilaian Klaim
-
Polisi Selidiki Kasus Begal Viral di Gunung Sahari Meski Korban Belum Melapor
-
Kemkomdigi Beberkan 7 Ancaman Digital yang Bisa Rusak Mental Anak: PP Tunas Hadir Untuk Melindungi
-
Bukti Awal Sudah di Kantong! Polda Metro Jaya Siap Usut Skandal Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI