Mensos Ajak Ulama Jihad Perangi Begal

Suara.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengajak alim ulama, ustadz maupun ustadzah untuk "berjihad" bersama kepolisian dan juga pemerintah daerah mencegah aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan atau begal yang banyak melibatkan remaja.

"Polisi dan jajaran Koramil di wilayah sudah berupaya keras, saya minta tolong ustadz dan ustadzah ikut berjihad membantu menyelamatkan anak-anak kita dari perbuatan yang melanggar hukum," kata Khofifah saat menghadiri acara wisuda dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren Tansyitul Muta'alimin, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (1/3/2015).

Dikatakannya pelaku pembegalan yang saat ini marak terjadi di sejumlah wilayah rata-rata adalah anak-anak remaja.

Kondisi tersebut cukup memprihatinkan oleh karena itu ustadz dan ustadzah harus berperan menyelamatkan anak-anak dari kejahatan narkoba dan tindak kekerasan lainnya.

"Tidak cukup kalau hanya polisi, camat dan koramil saja yang bertindak. Saya minta tolong ustadz dan ustadzah ditambah amalannya mendidik anak-anak ini," katanya.

Disampaikannya sebagai umat Rasulullah SAW yang memiliki sifat yang santun kepada musuh-musuhnya, penyayang kepada anak dan cucunya, dan perhatian kepada generasi muda dengan memberikan pekerjaan.

"Pekerjaan rumah ustadz dan ustadzah di manapun berada untuk jihad mendidik dan melindungi generasi muda kita," katanya.

Selain begal, Khofifah juga menyinggung soal rumah tidak layak huni yang masih banyak terdapat di wilayah Bojong Gede.

Menurutnya keberadaan rumah tidak layak huni harus menjadi perhatian serius baik oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

"Karena rumah yang hanya sepetak tidak punya kamar mandi, kamar tidur hanya ada kamar tamu saja, ini berpotensi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, sangat mungkin terjadi inses," katanya.

Kekhawatiran inilah yang harus diantisipasi, sehingga para camat diminta begerak untuk segera mendata dan melaporkan keberadaan rumah tidak layak huni.

"Coba dicek mana rumah yang bisa diintervensi oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," katanya.

Ia menambahkan saat ini ada stok 500.000 untuk program keluarga sejahtera dan 500.000 untuk program keluarga harapan yang harus segera direalisasikan.

"Kita akan rapat dengan Bappeda untuk kedua program ini. Sesuai dengan format nawacita, pemerintah itu harus hadir menyapa warga miskin dan rumah tidak layak huni," kata Khofifah. (Antara)