Kasus Bus Listrik, Kemenristek Beri Bantuan Hukum Pejabatnya

Suara.com - Kementerian Riset dan Teknologi akan memberikan bantuan hukum kepada pejabat berinsial P yang diduga tersangkut kasus dugaan korupsi mobil listrik pada tahun 2013.

"Iya kita ikuti alur hukumnya saja, tetapi yang pasti ini kan berkaitan dengan institusi, maka kami siap memberi bantuan hukum saja," kata Kepala Bagian Hukum dan Humas Kemenristek Agus Sediadi ketika ditemui di ruangannya, gedung Kemenristek, lantai 18, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).

Terkait dengan pejabat berinisial P, kata Agus, saat ini masih beraktifitas seperti biasa. Pagi tadi atau sebelum penyidik Bareskrim Polri datang, kata Agus, P berada di ruangan lantai 22.

"Masih ada, tadi ada, masih bekerja seperti biasa," katanya.

Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Besar Samudi mengatakan penggeledahan yang dilakukan penyidik hari ini untuk mencari data yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran pengadaan bus listrik.

"Dokumen berkaitan perencanaan dan penganggaran pengadaan bus listrik, saat ini sudah ada 13 dokumen, dan masih terus berlanjut," kata Samudi.

Pejabat P telah ditetapkan sebagai tersangka. P merupakan pelaksana tugas Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan Teknologi Industri Strategis. Dalam kasus ini, P berperan sebagai pejabat pembuat komitmen pada kegiatan teknologi unggulan dan kebencanaan Kemenristek tahun 2013.

Perkara ini bermula pada November 2013‎ dimana Kemenristek menggandeng PT SAP dalam pekerjaan pengadaan bus listrik yang ditandatangani P. Sementara dari PT SAP diwakili oleh DA selaku Direktur PT SAP.

Sedangkan harga kontraknya mencapai Rp24,4 miliar. Namun, dari realisasi yang sudah dibayarkan tersangka kepada rekanan tidak sesuai dengan realisasi fisik penyelesaian pekerjaan.

Atas perbuatannya, P dijerat dengan sangkaan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU 31/1999 tentang Tipikor yang diubah dalam UU 20/2001 junto Pasal 5 Ayat 1 ke 1.