JK Tegaskan Tersangka Kriminalisasi KPK Harus Ikuti Proses Hukum

Suara.com - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla meminta semua pihak bersikap sportif dalam menjalani proses hukum tanpa saling merasa dikriminalisasi.

Pertanyaan itu disampaikan menyusul kedatangan Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana ke Istana Negara untuk mengkonfirmasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penghentian kriminalisasi terhadap KPK dan para pendukungnya.

"Kriminalisasi itu apabila sesuatu dibuat-buat; tetapi kalau itu fakta kemudian orang itu diperiksa, itu bukan kriminalisasi. Itu tidak sportif (mereka) datang untuk menjelaskan bahwa tidak bersalah," kata Wapres usai meresmikan gedung Jusuf Kalla School of Government di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (7/3/2015).

Bambang dan Denny mendatangi Menteri Sekretariat Negara Pratikno kemarin, Jumat (6/3/2015),  ditemani oleh mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein.

"Teman-teman pegiat anti-korupsi jangan tiba-tiba takut diperiksa. Padahal kalau sama orang lain periksa saja. Jangan karena pahlawan anti-korupsi lalu minta jangan diperiksa. Itu salah," ujarnya.

Denny, Bambang dan Yunus mendatangi Kantor Kementerian Sekretariat Negara karena menuding masih adanya upaya kriminalisasi oleh pihak-pihak tertentu.

"Saya datang bareng yang lain, Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK nonaktif), Yunus Husein (mantan Kepala PPATK) dan lainnya," kata Denny di Kantor Kementerian Setneg Jakarta.

Dia menyebutkan mereka datang berkaitan dengan kriminalisasi yang masih terjadi atau berjalan.

Mengenai panggilan Bareskrim Mabes Polri kepada dirinya, Denny mengatakan kuasa hukumnya hadir ke sana.

Dia menyebutkan rapat tersebut merupakan rapat dengan beberapa tokoh seperti Bambang Wijojanto, Yunus Husein, Imam Prasodjo, Bambang Harrymukti, dan LSM.

“Kami kemari untuk bertemu dengan siapa yang mewakili presiden terkait masih adanya kriminalisasi ini," kata Denny. 

Seperti diberitakan, Bambang menjadi tersangka dugaan kesaksian palsu di Mahkamah Konstitusi saat menangani perkara sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, sementara Denny Indrayana baru hendak dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi layanan di imigrasi KemenhukHAM saat masih menjabat wakil menteri. (Antara)