Suara.com - Buntut perselisihan APBD 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan dilaporkan sejumlah anggota DPRD ke Badan Reserse dan Kriminal Polri dalam waktu dekat.
"Kita sedang buat surat kuasa. Laporannya perorangan, karena yang difitnah, kan perorangan," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2015).
Ada enam anggota dewan dari lima enam yang telah sepakat melaporkan Ahok. Mereka adalah Lulung, anggota Fraksi PPP Maman Firmansyah, anggota Fraksi PKS Tubagus Arif, anggota Fraksi Demokrat A. Nawawi, anggota Fraksi PAN Bambang Kusumanto, dan Wakil Ketua Fraksi Hanura Syarifuddin.
Mereka menunjuk Razman Nasution sebagai pengacara. Razman adalah mantan pengacara Komisaris Jenderal Budi Gunawan saat berperkara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Lulung mengatakan fraksi Fraksi Gerindra belum memberikan tanda tangan di surat kuasa.
"Nasdem dan PKB nggak tanda tangan. PDI Perjuangan kita belum tahu," kata Razman.
Mengenai kapan kapan Ahok akan dilaporkan, Razman tidak dapat memastikannya.
"Bisa sore ini, bisa besok," kata Razman.
Berita Terkait
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre