Suara.com - Presiden Joko Widodo menegaskan kesepakatan untuk mencegah dan menindak kejahatan korupsi jangan sekedar hanya seremonial namun harus diimplementasikan dengan baik.
"Pencegahan tanpa penindakan tidak tegas. Demikian juga penindakan tanpa pencegahan tidak ada pendidikan," kata Presiden saat menghadiri penandatanganan nota kesepakatan aksi bersama penyelamatan sumber daya alam di Istana Negara Jakarta, Kamis, (19/3/2015).
Jokowi juga meminta semua pihak untuk memiliki pemahaman yang bersama terkait pencegahan dan penindakan kejahatan korupsi.
"Penindakan (harus dilakukan-red) tanpa untuk mengejar popularitas masing-masing (lembaga penegak hukum-red)," tegas Presiden.
Presiden mengatakan sejumlah hal yang harus menjadi pegangan bagi lembaga penegak hukum yaitu yang pertama koordinasi dengan mitra pemberantasan korupsi sehingga tidak ada ego kelembagaan.
"Bangun sinergitas antar lembaga agar korupsi bisa kita hilangkan," paparnya.
Hal yang kedua adalah membangun kerja sama dengan pihak terkait baik eksekutif,legislatif maupun yudikatif.
"Satukan visi dan misi sehingga ada sinergi. Ini penting untuk bebaskan Indonesia dari korupsi. Kita sadari bersama memang masih banyak persoalan, sehingga diperlukan KPK untuk koordinasi dan supervisi sehingga perbaikan bisa diwujudkan. Ini pekerjaan besar dan berat, dengan komitmen bersama kita bisa tuntaskan,” tegasnya.
Nota kesepakatan aksi bersama itu ditandatangani oleh seluruh kementerian dan lembaga. Pimpinan KPK, Polri, Kejaksaan Agung dan TNI juga menandatangani kesepakatan aksi bersama itu. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
'Spill' Sikap NasDem: Swasembada Pangan Harga Mati, Siap Kawal dari Parlemen
-
Rocky Gerung 'Spill' Agenda Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Drama PPP Belum Usai: Jateng Tolak SK Mardiono, 'Spill' Fakta Sebenarnya di Muktamar X
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram