Suara.com - Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta tengah mengalami dilema atau seakan terlihat "kacau" di pengujung hasil pembahasan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait APBD DKI 2015.
Anggota DPRD DKI Jakarta yang juga anggota Banggar, Prabowo Soenirman, mengungkapkan alasan kenapa tidak semua anggota dewan menghadiri hasil evaluasi penginputan e-budgeting yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hal itu menurutnya lantaran belum kompaknya dewan menyikapi hasil evaluasi tersebut.
Pimpinan dewan sendiri hari ini menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) guna membahas hasil evaluasi APBD 2015 itu. Di situ bisa terlihat, rapat tidak berjalan dengan lancar, karena memang ada anggota dewan yang tidak sejalan satu sama lain.
"Sementara ini deadlock di Banggar. Pembahasan kita tunda," ujar Prabowo, usai menggelar pertemuan di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).
Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan, tidak ada hasil dari pembahasan yang berlangsung siang tadi di Ruang Rapat Serbaguna Gedung DPRD. Penyebabnya antara lain adalah karena ada yang ingin menggunakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub).
"Karena di rapat itu kan banyak kepala, banyak keinginan, banyak kepentingan. Ada yang maunya pakai Perda, (mau) pakai Pergub. Nah, itu banyak juga yang enggak setuju," jelas Prabowo.
"Nah, ada juga teman-teman kita yang secara pribadi mencari kepentingan untuk dirinya sendiri, dengan hadir kesana-kemari. Kita tegur. Semuanya juga ikut negur. Jadi ya, biasalah, ada pikiran berbeda, ada yang enggak suka dengan negor. Ya, biasa. Kalau emosional juga sesaat-lah," tambahnya.
Untuk diketahui, Ketua Fraksi Partai Nasdem, Bestari Barus, termasuk yang dinilai anggota Banggar berseberangan dengan pemikiran anggota dewan yang lain. Terlebih karena dia terlihat mondar-mandir bersama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), termasuk saat menghadiri penginputan e-budgeting tadi pagi.
"Semua anggota dewan tidak ada yang hadir ke rapat TAPD. Kecuali yang badannya gede-gede. Ada sepuluh orang. Satu orang mewakili 10 orang," sindir Prabowo, di mana "badan gede" yang dimaksudnya antara lain adalah Bestari.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
- 5 HP Infinix Terbaru dengan Performa Tinggi di 2026, Cek Bocoran Spefikasinya
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi
-
Polemik Adies Kadir Memanas: Apakah MKMK 'Mengambil Alih' Keputusan DPR?