Suara.com - Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menegaskan, pihaknya tengah lembur melakukan proses input anggaran ke sistem e-budgeting sebelum evaluasi APBD 2015 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dikembalikan.
"Ini kita kerja maraton, sisa 2x24 jam bisa 3x24 jam, jadi kita kerja keras ya teman-teman. Karena yang kita kirim ke sana (Kemendagri) disamping software, kita juga kirim print out," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/3/2015).
"Itu target kita Jumat sore, Sabtu rapih-rapih, Minggu juga rapih-rapih, nanti Senin pagi jam 10.00 sudah sampai ke Kemendagri. Itu target kita," jelas Saefullah.
Tidak hanya itu, pemerintah DKI juga akan memberikan draf RAPBD yang telah di input ke dalam e-budgeting kepada DPRD DKI Jakarta.
"Akan kita kirim satu set ke DPRD, supaya kalo masih ada kesempatan waktu beberapa menit kita berikan kesempatan kepada anggota dewan untuk mengecek dan hari ini kita undang (DPRD) supaya proses ini diketahui. Dan kalau beliau ada masukan-masukan terkait porgram-program yang ada pemborosan atau asas manfaat kurang di masyarakat kita lock atau kita alihkan dengan kegiatan lain yang bermanfaat," tegas Saefullah.
Sementara itu, Gubernur DKI DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Mursadi sama-sama berharap agar APBD DKI Jakarta tahun 2015 bisa disahkan.
"Setiap proses pasti Perda (peraturan daerah) ya," kata Ahok.
"Perda ya. Optimis Perda ya," sambung Prasetyo.
Untuk diketahui, badan eksekutif dan legislatif memiliki waktu hingga Jumat (20/3/2015) untuk membuat keputusan terhadap hasil evaluasi Kemendagri atas APBD DKI 2015.
Jika dalam kurun waktu tersebut pembahasan menemui kebuntuan, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berhak menerbitkan Peraturan Gubernur untuk menggunakan pagu APBD Perubahan DKI sebesar Rp72,9 triliun.
Seperti diketahui, pagu tahun ini Rp73,08 triliun. Sehingga, agar sesuai dengan APBD Perubahan tersebut, ada beberapa poin yang harus direvisi.
Berita Terkait
-
APBD 2025 Jakarta Tembus Rp91,86 Triliun: Ini Rincian Realisasi dan Surplusnya
-
APBD DKI 2026 Menyusut, Ini Sektor yang Akan Jadi Fokus Utama
-
PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun
-
Diprotes Dewan, Pramono Bantah Ada Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan di 2026
-
Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan Ditolak 3 Fraksi, Ketua DPRD DKI Tetap Sahkan Raperda APBD 2026
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
Terkini
-
Respons Modus 'Surat Mundur', Wagub Jatim Minta Inspektorat Dalami Kasus OTT Bupati Tulungagung
-
Kuota Program Magang Diperbesar Pemerintah, Peluang Karier atau Sekadar Tenaga Kerja Murah?
-
Gelap Mata Demi 'Deposit' Judol: Pria di Makassar Bacok Istri dan Leher Sepupu hingga Tewas!
-
Ancaman Serangan Israel ke Iran Kembali Mencuat Usai Perundingan Damai Gagal Total
-
Apa Itu Blanket Overflight? Berbahaya Bagi Kedaulatan RI, Rumornya Bakal Diteken Menhan
-
Proyek Pedestrian Rasuna Said Mulai Bikin Macet, Pramono: Nggak Mungkin Bangun Tidak Ada Efek
-
Kenapa Blokade Selat Hormuz Akan Sangat Bahaya untuk Dunia?
-
Dokumen Bocor! Menhan Sjafrie Teken Perjanjian Akses Udara Tanpa Izin di Washington?
-
Soal Isu Izin Terbang Militer AS di Wilayah Udara RI, DPR Minta Pemerintah Buka-Bukaan
-
Pengamat Sebut Demokrasi RI Tunjukkan Daya Tahan, Perbedaan Pendapat Dikelola Baik di Era Prabowo