Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menyindir sikap Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Bastari Barus yang dekat dengan Gubernur Jakarta Basuki Purnama (Ahok).
Taufik, yang dulu juga pernah satu partai dengan Ahok, menyebut tindakan Bastari sebagai sikap nyeleneh dan berbahaya karena menyetujui soal Perda APBD 2015.
Sikap Bastari inillah yang sempat membuat Rapat Pimpinan (Rapim) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk membahas hasil evaluasi Kemendagri berujung dead lock.
"Itu kan dinamika kelompok. Artinya gini. Ada 100 orang berkumpul, ada satu orang yang nyeleneh dan dianggap jadi bagian yang membahayakan, biasa langsung ada diskusi yang kemudian jadi rame," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2015).
"Iya (yang nyeleneh), ketua fraksi Nasdem," kata Taufik.
Politisi Partai Gerindra itu mengaku tak mempermasalahkan langkah manuver Bastari melakukan komunikasi dengan Ahok.
Namun Taufik menyayangkan sikap Bastari yang dianggap membocorkan rahasia DPRD.
"Kita sih komunikasi siapa saja yang mau komunikasi dengan gubernur, silahkan. Tidak ada masalah. Tapi kan ada hal-hal tidak etis yang harusnya tidak disampaikan ke orang lain. Apalagi itu hasil pertemuan bersama," ujarnya.
Seperti diberitakan, hari ini adalah waktu terakhir penentuan memutuskan soal landasan hukum dan mata anggaran APBD Jakarta yang tertunda dua bulan.
Ahok berkeras tidak memasukkan mata anggaran baru dari DPRD yang disebut dana siluman, sementara DPRD Jakarta menuding Ahok tidak sesuai prosedur dalam pengajuan APBD ke Kemendagri.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
Pilihan
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
-
Gagal di Sea Games 2025, Legenda Timnas Agung Setyabudi Sebut Era Indra Sjafri Telah Berakhir
Terkini
-
Diduga Peliharaan Lepas, Damkar Bekasi Evakuasi Buaya Raksasa di Sawah Bantargebang Selama Dua Jam
-
Bambang Tri Siap Jadi Saksi Sidang Ijazah Jokowi, Klaim Punya Bukti Baru dari Buku Sri Adiningsih
-
Wamenkum: Penyadapan Belum Bisa Dilakukan Meski Diatur dalam KUHAP Nasional
-
Hindari Overkapasitas Lapas, KUHP Nasional Tak Lagi Berorientasi pada Pidana Penjara
-
Kayu Hanyutan Banjir Disulap Jadi Rumah, UGM Tawarkan Huntara yang Lebih Manusiawi
-
Video Viral Badan Pesawat di Jalan Soetta, Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya
-
Libur Natal dan Tahun Baru, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan Tiga Hari!
-
KemenHAM: Pelanggaran HAM oleh Perusahaan Paling Banyak Terjadi di Sektor Lahan
-
Pemerintah Terbitkan PP, Wahyuni Sabran: Perpol 10/2025 Kini Punya Benteng Hukum
-
Komisi III DPR Soroti OTT Jaksa, Dorong Penguatan Pengawasan