Suara.com - Ketua Fraksi Partai Hanura di DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sangaji, sempat terlihat bingung melihat Ruang Rapat Serbaguna Gedung DPRD DKI Jakarta, hari ini. Belum dimulainya rapat hasil evaluasi APBD 2015 yang direkomendasikan Kemendagri antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, membuatnya heran.
Ketika ditanya terkait pandangan dari Fraksi Hanura melihat polemik APBD 2015, apakah setuju untuk menggunakan Peraturan Daerah (Perda) atau menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub), Sangaji hanya menyebut pihaknya membrikan semua kewenangan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Hanura memberikan keleluasaan kepada Gubernur (untuk) mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Politisi yang biasa disapa Ongen itu tidak menegaskan, apakah pihaknya setuju dengan Perda atau menggunakan APBD 2015. Dia hanya meminta agar para wartawan menganalisanya sendiri.
"Hanura memberikan keleluasaan pada Pak Gubernur mengelola anggarannya sesuai keinginan masyarakat. Terjemahkan saja," jelas Ongen.
Seperti diketahui, Kemendagri telah memberikan waktu tujuh hari kepada DPRD dan Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan masalah APBD 2015. Hari ini merupakan hari terakhir, namun masih belum ada titik temu. Sebagian anggota dewan disebut-sebut ingin menggunakan APBD 2014, tapi sebagian lagi menginginkan APBD 2015.
Jika hari ini tidak ada kata sepakat, Gubernur Ahok berhak menerbitkan Pergub untuk menggunakan APBD Perubahan 2014 dengan pagu anggaran Rp72,9 triliun. Secara angka, anggaran ini lebih kecil dibandingkan APBD 2015 yang mencapai Rp73,08 triliun.
Polemik APBD DKI 2015 sendiri berawal ketika Ahok mempersoalkan dana Rp12,1 triliun yang disebutnya sebagai "dana siluman". Ahok kemudian mengirimkan dokumen APBD versi Pemprov DKI ke Kemendagri. Namun DPRD tidak terima, karena dokumen yang dikirimkan bukan yang telah disahkan dewan. DPRD lalu memutuskan menggunakan hak angket atau hak untuk menyelidiki kebijakan Ahok.
Berita Terkait
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Belum Teridentifikasi, 10 Jenazah Korban Longsor Cisarua Dimakamkan Secara Massal
-
KPK Tahan Kepala Seksi Intelijen Cukai Budiman Bayu Jadi Tersangka ke-7 Kasus Impor Barang KW
-
2 Tahun Penjara Menanti! Delpedro Cs Dituntut Jaksa Terkait Kerusuhan Demo Agustus 2025
-
Gubernur Kaltim Beli Mobil Dinas Mewah Rp 8,5 Miliar Di Tengah Efisiensi , Ini Respons Golkar!
-
Dissenting Opinion di Kasus Korupsi Minyak Pertamina: Hakim Mulyono Ragukan Unsur Kerugian Negara
-
KPK Pamerkan Barang Bukti Lima Koper Berisi Uang Rp5,19 Miliar Korupsi Bea Cukai
-
Pakistan Bombardir Kabul, Konflik dengan Afghanistan Memasuki Fase Perang Terbuka
-
Anggota DPR Minta Impor 105 Ribu Pickup India Dibatalkan: Ini Dirancang Diam-diam
-
Kronologi Penangkapan Koko Erwin, Diringkus Saat Hendak Menyeberang ke Malaysia
-
Golkar Tegaskan Anggaran MBG Disepakati Bulat di DPR: Tak Ada yang Menolak, Termasuk PDIP