- Yahya Zaini menegaskan anggaran MBG hasil kesepakatan DPR dan Pemerintah yang disahkan menjadi UU APBN.
- Partai Golkar secara institusional tidak terlibat pengelolaan operasional MBG, penanganan diserahkan ke BGN dan yayasan.
- PDI Perjuangan mengklarifikasi bahwa anggaran MBG sebesar Rp223,5 triliun berasal dari porsi anggaran pendidikan nasional.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yahya Zaini, angkat bicara menanggapi polemik anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan disoroti oleh PDI Perjuangan.
Yahya menegaskan, bahwa anggaran program tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah yang telah disahkan secara konstitusional.
Ia menjelaskan, bahwa seluruh fraksi di DPR, termasuk Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), telah menyetujui alokasi anggaran MBG dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) hingga disahkan dalam Sidang Paripurna sebagai UU APBN.
"Terkait dengan Anggaran MBG sudah menjadi kesepakatan antara DPR dan Pemerintah. Semua Fraksi di DPR sepakat dengan anggaran MBG yang telah disepakati oleh Banggar dan disahkan dalam Paripurna DPR sehingga menjadi UU APBN. Termasuk F-PDIP, tidak ada yang menolak waktu pembahasan," ujar Yahya kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).
Menanggapi isu keterlibatan partai dalam teknis program, Yahya mengklarifikasi bahwa secara kelembagaan, Partai Golkar tidak terlibat dalam pengelolaan operasional MBG.
Menurutnya, pengelolaan program tersebut sepenuhnya merupakan wilayah kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan badan hukum yayasan dan masyarakat luas.
"Golkar secara institusi tidak terlibat dalam pengelolaan MBG karena bukan ranah partai politik. Pola kerja sama dengan yayasan ini merupakan pola yang tepat sehingga bisa mempercepat pelaksanaan MBG," jelasnya.
Yahya memaparkan capaian signifikan dari model kerja sama tersebut. Dalam kurun waktu satu tahun, tercatat telah berdiri lebih dari 22.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekitar 60 juta penerima manfaat.
Menurutnya, prestasi ini sulit tercapai jika hanya dikerjakan sendiri oleh BGN tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.
Baca Juga: Riset Ungkap Fakta di Balik Kritik Medsos Soal MBG
Lebih lanjut, Yahya menekankan bahwa program serupa MBG bukanlah hal baru dan telah sukses diterapkan di banyak negara maju untuk mencetak generasi berkualitas.
Ia mencontohkan Jepang yang telah menjalankan program ini selama 137 tahun, Brazil (71 tahun), Korea Selatan (70 tahun), hingga India (31 tahun).
"Golkar sangat mendukung kesuksesan Program MBG karena tujuannya sangat mulia untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan cemerlang sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas," tambahnya.
Sebagai partai pendukung pemerintah, Golkar berkomitmen untuk terus mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.
Yahya mengakui bahwa jika dalam pelaksanaannya masih ditemukan kekurangan, hal tersebut harus dipandang sebagai tantangan untuk perbaikan berkelanjutan.
"Sebagai partai pendukung Presiden Prabowo, Golkar sangat mendukung Program MBG. Kalau dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan dan kelemahan, itu merupakan tantangan yang harus diperbaiki dan dibenahi terus-menerus," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Riset Ungkap Fakta di Balik Kritik Medsos Soal MBG
-
PDIP Larang Keras Kadernya Cari Untung dari Program MBG, Apa Alasannya?
-
5 Fakta Keracunan MBG Cimahi: Pengelola Minta Maaf, Menu Ini Diduga Jadi Penyebab
-
Model Baru MBG Lansia: Dimasak di SPPG, Diantar Pokmas dan Pendamping Sosial
-
Fenomena Rakyat Menentang MBG, Justru Disebut Lawan HAM?
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi