Suara.com - Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (22/3/2015). Aksi ini merupakan rangkaian peringatan Hari Air Sedunia (World Water Day).
"Melalui gugatan warga negara ini, masyarakat dapat membebaskan pemerintah (Pemprov DKI Jakarta dan PAM Jaya) dari perjanjian kerja sama yang timpang agar air Jakarta tidak dikelola oleh swasta asing, yakni Palyja dan Aetra," kata Koordinator Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air Muhammad Reza di Bundaran Hotel Indonesia.
Persoalan privatisasi air di Jakarta juga sudah sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selasa (24/3/2015), Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta akan datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan memutus gugatan warga yang menginginkan kerja sama privatisasi air dengan PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta dihentikan.
Reza mengatakan gugatan ke pengadilan diharapkan menjadi jalan keluar untuk memutus perjanjian kerja sama yang selama ini dinilai hanya menguntungkan perusahaan swasta asal negara luar itu.
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta berharap pengelolaan air bersih di Ibu Kota dikembalikan ke negara dalam hal ini Pemprov DKI dan PAM Jaya.
"Kami pengadilan mengabulkan gugatan kami yang pokoknya adalah air dikuasai dan dikelola oleh negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Karena itu amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yaitu penguasaan air merupakan salah satu unsur penting dari kehidupan manusia dan menguasai hajat hidup orang banyak mutlak dikuasai negara," katanya.
Reza mengatakan air merupakan hak asasi manusia, dimana negara bertanggung jawab dalam hal jaminan dan pemenuhan untuk memperoleh air bagi seluruh warga negara, tanpa pengecualian. Air milik publik dan tidak boleh dikelola secara komersial, kata Reza.
Aksi di Bundaran Hotel Indonesia didukung oleh kelompok-kelompok masyarakat, seperti Kruha, LBH Jakarta, Front Perjuangan Pemuda Indonesia, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan, WALHI, Koalisi Anti Uang, Solidaritas Perempuan, Jaringan Rakyat Miskin Kota, dan ICW.
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor