Suara.com - Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (22/3/2015). Aksi ini merupakan rangkaian peringatan Hari Air Sedunia (World Water Day).
"Melalui gugatan warga negara ini, masyarakat dapat membebaskan pemerintah (Pemprov DKI Jakarta dan PAM Jaya) dari perjanjian kerja sama yang timpang agar air Jakarta tidak dikelola oleh swasta asing, yakni Palyja dan Aetra," kata Koordinator Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air Muhammad Reza di Bundaran Hotel Indonesia.
Persoalan privatisasi air di Jakarta juga sudah sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selasa (24/3/2015), Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta akan datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan memutus gugatan warga yang menginginkan kerja sama privatisasi air dengan PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta dihentikan.
Reza mengatakan gugatan ke pengadilan diharapkan menjadi jalan keluar untuk memutus perjanjian kerja sama yang selama ini dinilai hanya menguntungkan perusahaan swasta asal negara luar itu.
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta berharap pengelolaan air bersih di Ibu Kota dikembalikan ke negara dalam hal ini Pemprov DKI dan PAM Jaya.
"Kami pengadilan mengabulkan gugatan kami yang pokoknya adalah air dikuasai dan dikelola oleh negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Karena itu amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yaitu penguasaan air merupakan salah satu unsur penting dari kehidupan manusia dan menguasai hajat hidup orang banyak mutlak dikuasai negara," katanya.
Reza mengatakan air merupakan hak asasi manusia, dimana negara bertanggung jawab dalam hal jaminan dan pemenuhan untuk memperoleh air bagi seluruh warga negara, tanpa pengecualian. Air milik publik dan tidak boleh dikelola secara komersial, kata Reza.
Aksi di Bundaran Hotel Indonesia didukung oleh kelompok-kelompok masyarakat, seperti Kruha, LBH Jakarta, Front Perjuangan Pemuda Indonesia, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan, WALHI, Koalisi Anti Uang, Solidaritas Perempuan, Jaringan Rakyat Miskin Kota, dan ICW.
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Lolos Hukuman MKD, Uya Kuya dan Adies Kadir Baru Bisa Aktif Lagi di DPR Tergantung Ini!
-
Viral! Pasangan Pembuangan Bayi di Ciamis Dinikahkan di Kantor Polisi: Biar Bisa Rawat Anak Bersama?
-
Ditugasi Prabowo Berkantor di Papua, Gibran Tak Merasa Diasingkan: Itu Tidak Benar!
-
Sumpah SF Hariyanto: Saya Bukan Pelapor Kasus Gubernur Riau, Kami Sedang Ngopi Saat KPK Datang
-
DPR Batasi Delegasi Buruh, Komisi IX Absen: Ada Apa di Balik Audiensi Kenaika
-
Jusuf Kalla Ngamuk di Makassar: Tanah Saya Dirampok Mafia, Ini Ciri Khas Lippo!
-
'Acak-acak' Sarang Narkoba di Kampung Bahari Jakut, Kos-kosan Oranye jadi Target BNN, Mengapa?
-
Media Asing Soroti Progres IKN, Kekhawatiran soal Lingkungan dan Demokrasi Jadi Perhatian Utama
-
Sandi 'Tujuh Batang' dan Titah 'Satu Matahari' yang Menjerat Gubernur Riau dalam OTT KPK
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Rp231 M Dibakar, Komisi III DPR: Ini Kejahatan Terencana