Suara.com - Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (22/3/2015). Aksi ini merupakan rangkaian peringatan Hari Air Sedunia (World Water Day).
"Melalui gugatan warga negara ini, masyarakat dapat membebaskan pemerintah (Pemprov DKI Jakarta dan PAM Jaya) dari perjanjian kerja sama yang timpang agar air Jakarta tidak dikelola oleh swasta asing, yakni Palyja dan Aetra," kata Koordinator Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air Muhammad Reza di Bundaran Hotel Indonesia.
Persoalan privatisasi air di Jakarta juga sudah sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selasa (24/3/2015), Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta akan datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan memutus gugatan warga yang menginginkan kerja sama privatisasi air dengan PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta dihentikan.
Reza mengatakan gugatan ke pengadilan diharapkan menjadi jalan keluar untuk memutus perjanjian kerja sama yang selama ini dinilai hanya menguntungkan perusahaan swasta asal negara luar itu.
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta berharap pengelolaan air bersih di Ibu Kota dikembalikan ke negara dalam hal ini Pemprov DKI dan PAM Jaya.
"Kami pengadilan mengabulkan gugatan kami yang pokoknya adalah air dikuasai dan dikelola oleh negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Karena itu amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yaitu penguasaan air merupakan salah satu unsur penting dari kehidupan manusia dan menguasai hajat hidup orang banyak mutlak dikuasai negara," katanya.
Reza mengatakan air merupakan hak asasi manusia, dimana negara bertanggung jawab dalam hal jaminan dan pemenuhan untuk memperoleh air bagi seluruh warga negara, tanpa pengecualian. Air milik publik dan tidak boleh dikelola secara komersial, kata Reza.
Aksi di Bundaran Hotel Indonesia didukung oleh kelompok-kelompok masyarakat, seperti Kruha, LBH Jakarta, Front Perjuangan Pemuda Indonesia, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan, WALHI, Koalisi Anti Uang, Solidaritas Perempuan, Jaringan Rakyat Miskin Kota, dan ICW.
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Negara Asia, Eropa Hingga Arab Berbondong-bondong Kirim Bantuan ke Venezuela, Ini Daftarnya
-
Firdaus Oiwobo Sudah Diperiksa! Polisi Dalami Kasus Penghinaan Tiyo Ardianto ke Presiden Prabowo
-
Prabowo Pantau Kasus 3 Peserta SPPI Tewas saat Latsarmil, Pemerintah Siapkan Evaluasi
-
Cegah Badai PHK Akibat Harga Gas, Dasco Pastikan Pemerintah Berpihak pada Buruh
-
Dulu Dicibir Kini Dipuji, Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen di Survei Kompas
-
Detik-detik Gempa Venezuela Mengguncang Pesawat di Bandara Simon Bolivar
-
Pendanaan MBG Dinilai Langgar Konstitusi, BEM UI Ajukan Amicus Curiae ke MK
-
BPKH Buka Rekrutmen Terbuka 2026: Sediakan 9 Posisi Strategis, Cek Syaratnya di Sini
-
Resmi! Brigjen Yulius Audie Sonny Latuheru Jabat Kapolda Papua Barat, Ini Sosoknya
-
Jokowi Disebut Bawa Misi Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, Apa Kata Istana?